Minggu, 18 Desember 2016
Indonesiaplus.id – Dalam proyek kereta api Jakarta-Surabaya, ada tiga negara yang mengincar, yaitu Kanada, Prancis, dan Tiongkok. Mereka mengaku tertarik dan siap menggarap proyek untuk peningkatan kecepatan kereta senilai Rp 102 triliun tersebut.
”Proyek kereta api, pilihannya bukan hanya Jepang,” ujar Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Sabtu (17/12/2016).
Perusahaan yang menawarkan diri menggarap proyek kereta tersebut adalah Bombardier Transportation dari Kanada. Salah satu perusahaan perkeretaapian terbesar dunia itu memproduksi gerbong penumpang, lokomotif, bogie, propulsi (sistem penggerak kereta) dan sistem kontrol. ”Silahkan saja bersaing, jadi biar seperti kontes,” katanya.
Namun, pemerintah berharap Jepang yang menggarap proyek kakap itu. Sebab, kembali berkunjung ke Jepang dalam waktu dekat untuk menindaklanjuti rencana kerjasama tersebut. ”Ini sudah mau finalisasi semua,” ujarnya.
Berbagai tawaran dari negara-negara tersebut, akan menjadi alternatif ketika proyek kereta yang ditawarkan ke pemerintah Jepang meleset. Di Jepang, Menko akan membahas kerja sama antara Badan Kerjasama Jepang atau Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Juga, terkait pembuatan studi kelayakan atau feasibility study (FS). Pemerintah Jepang melalui JICA rencananya akan memberikan uang bantuan (grant) untuk membiayai studi itu. Kepastian kapan pelaksanaan proyek kereta itu paling cepat bisa diketahui pertengahan Januari 2017 mendatang.
Hal itu akan bersamaan dengan rencana kunjungan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ke Indonesia. ”Kami berharap pada kunjungan PM Shinzo Abe berkunjung ke Indonesia semua sudah ada penyelesaiannya,” tandasnya.
Proyek peningkatan kecepatan kereta api Jakarta-Surabaya tinggal menunggu kepastian dari Jepang. Sejauh ini, pemerintah melalui Kemenhub sudah membuat draf awal proyek tersebut. Soal kecepatan kereta yang akan ditingkatkan sampai 150 kilometer per jam dari sebelumnya 100 kilometer per jam. Kereta itu akan menggunakan jalur existing atau yang sudah ada saat ini.
Pemerintah sudah menyiapkan skema kerjasama pemerintah-swasta atau public private partnership (PPP). Konsep tersebut mengajak sektor swasta untuk bersama-sama membiayai proyek itu. Bentuk kerjasama tersebut kini tengah diselesaikan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). ”Skema PPP lagi dijabarkan,” katanya.[Mor]
