Jumat, 8 Desember 2017
Indonesiaplus.id – Terdapat sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan Marsekal Hadi Tjahjanto bila sudah sah dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Panglima TNI.
Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Kertopati menyoroti pembenahan TNI yang harus mengutamakan adanya peningkatan kompetensi dan kapasitas prajurit TNI untuk menjadi prajurit yang setara dengan kompetensi prajurit yang dimiliki negara-negara maju.
“Kompetensi prajurit TNI harus mencapai tingkatan setara dengan kompetensi prajurit negara maju. Kapasitas prajurit TNI harus mencapai tingkatan intelektual akademik melakukan analisis berbagai operasi militer secara ilmiah,” ujar perempuan akrab disapa Nuning di Jakarta, Jumat (8/12/2017).
Panglima TNI yang baru harus bisa membenahi lembaganya untuk mencapai efisiensi organisasi agar lebih responsif menghadapi berbagai jenis ancaman mulai dari ancaman militer, ancaman non-militer dan ancaman nirmiliter.
Dalam organisasi TNI harus dibenahi agar struktur dan posturnya lebih tanggap mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional. “Seperti kita ketahui, rencana strategis (renstra) pembangunan TNI melalui program Minimum Essensial Force (MEF) dibagi dalam 3 tahap. Pertama 2009 hingga 2014, kedua 2015 sampai dengan 2019, dan terakhir 2020 hingga 2024,” imbuhnya.
Target ditentukan dalam renstra pertama adalah 30 persen, kedua 30 persen, dan sisanya diselesaikan dalam renstra (perencanaan strategis) terakhir. Untuk saat ini, dalam renstra pertama telah mencapai kurang lebih 27 persen. Hal ini berbeda jauh dengan dengan renstra kedua yang dalam 3 tahun terakhir masih 0 persen.
“Seharusnya dalam renstra kedua ini sudah harus tercapai, diantaranya pengadaan pesawat tempur TNI AU, kapal selam TNI AL, dan rudal taktis TNI AD,” tandasnya.
Kondisi tersendatnya pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) ini harus segera mendapat perhatian Kemenhan, agar program pembangunan alut sista TNI dapat diwujudkan sesuai renstra.
Diharapkan di bawah kempimpinan Marsekal Hadi bisa membangun dan memperkuat TNI terhadap ancaman yang ada di wilayah perbatasan, terutama di wilayah Natuna dan perbatasan dengan Philipina yang tidak boleh diabaikan.
Persoalan kesejahteraan prajurit, harus seimbang dengan risiko yang dihadapi prajurit saat berperang di medan tugas. “Misalnya, tunjangan kinerja TNI harusnya mendapat alokasi paling tinggi karena adanya risiko kematian. Risiko kematian prajurit militer lazim digunakan dalam perhitungan gaji atau tunjangan lain,” katanya.
Dengan terintegrasinya alat utama sistem pertahanan (alutista) di semua matra juga harus menjadi perhatian pucuk pimpinan TNI yang baru nanti. “Meskipun jenis alat komunikasi yang diadakan oleh masing-masing angkatan berbeda tetapi tetap terintegral ke dalam sistem komunikasi ketika operasi gabungan digelar,” pungkasnya.[Mus]
