Kamis, 16 Maret 2017
Indonesiaplus.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menentukan sikap terkait rencana DPR yang akan merevisi terhadap Undang-Undang KPK.
Menurut juru bicara Kepresidenan Johan Budi, rencana RUU KPK ini sudah pernah digulirkan pada 2016. Tapi, saat itu pemerintah menolak membahasnya.
“Revisi UU KPK, teman-teman sudah paham dan dulu pernah awal-awal 2016 mengemukauntuk merevisi UU KPK oleh sebagian anggota DPR, waktu itu loh ya. Bahkan sempat ada pembahasan di DPR juga dan Presiden waktu itu memutuskan untuk tidak melakukan itu dari sisi pemerintah,” ujar Johan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/3/2017).
Belum ada pembicaraan resmi, kata Johan, antara Presiden dengan pihak terkait soal revisi UU KPK tersebut. Hingga kini wacana itu masih berada di tingkat DPR.
“Ya nanti kalau ada pembicaraan itu, baru ada sikap. Sekarang secara resmi kan belum. Ini kan masih ada di DPR. DRP yang mewacanakan untuk merevisi terhadap UU KPK tersebut,” katanya.
Selain itu, Johan menilai belum bisa disebut sebagai RUU KPK karena belum pernah dibahas DPR. Revisi itu pun masih berupa wacana yang digulirkan hanya oleh beberapa anggota DPR.
“Memang saat waktu itu, pada awal 2016, Presiden Jokowi tegas waktu itu tidak menyetujui ada revisi UU KPK,” ungkapnya.[Mus]
