Sabtu, 18 November 2017
Indonesiaplus.id – Kebijakan pelarangan motor melintas di kawasan Sudirman-Thamrin yang diambil gubernur terdahulu tidak didasarkan kajian komprehensif, termasuk dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat kecil.
Demikian disampaikan Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris, bahwa Jakarta belum layak melarang sepeda motor karena belum mempunyai transportasi umum yang mudah dan murah. Pelarangan tersebut mengkerdilkan usaha warga yang mencoba membantu pemerintah membuka usaha dan lapangan kerja baru.
“Sudahlah kita belum mampu membuka lapangan kerja baru, malah inisiatif warga untuk mencari penghidupan sendiri dan membuka lapangan kerja baru malah dipersulit,” ujar Fahira dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/11/2017).
Sepeda motor, kata Fahira, merupakan alat pencari rezeki yang paling diandalkan pekerja kecil dan UMKM di Jakarta. “Sebelum tranportasi umum di Jakarta teintegrasi, mudah, dan murah, tidak boleh motor dilarang-larang melintas,” katanya.
Senator asal Jakarta itu menyakini, seiring upaya penyediaan transportasi publik yang terintegrasi, mudah, dan murah serta pemenuhan berbagai fasilitas dan kemudahan terutama bagi pengendara motor yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta saat ini, pemakai kenderaan pribadi termasuk motor akan beralih menggunakakan transportasi umum.
“Jika transportasi umum sudah terintegrasi, mudah, dan murah apalagi ada intensif khusus bagi pengedera motor misalnya disediakan lahan parkir luas dan tiket parkirnya bisa digunakan naik transportasi umum gratis, pemotor akan beralih,” pungkasnya.[Sap]
