NATIONAL

Pasal Pencemaran Nama Baik, Pengamat Hukum Minta Dievaluasi

Indonesiaplus.id – Pasal pencemaran nama baik dievaluasi lagi. Sebab, pasal itu dianggap seperti pasal karet dan tidak berpihak kepada keadilan.

“Saya kira sudah dirasakan banyak orang, seperti karena si A karena dekat dengan penguasa maka tidak kena hukuman. Si B anya orang biasa-biasa saja bisa langsung dihukum. Dulu saya mendukung tapi pada prakteknya malah diplesetkan,” ujar pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir di Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Mudzakir berpendapat harusnya pasal itu bisa menjaga kehormatan seseorang. Karena penegakan hukum tidak adil maka pasal tersebut seperti dijadikan alat untuk menjerat orang yang tak sependapat.

“Perlu dievaluasi lagi apakah yang salah polisi, hakim atau jaksa. Kalau dari awal ada seperti itu sebaiknya ditolak saja oleh hakim. Praktek penegakan hukum yang bias. Pasal itu harusnya menjaga kehotmatan namun karena penegakan hukumnya disksriminatif maka harus dievaluasi,” katanya.

Ada beberapa pasal ia minta DPR untuk merevisinya. Agar kejadian penangkapan dengan pasal itu tidak terulang lagi. Mislanya, pasal penghinaan itu antara lain 310 ayat 1 dan 2 , 311 sampai 321, sebaiknya dievaluasi kembali.

“Kalau kehormatan manusia dijunjung tinggi harusnya equal. Kalau pasal itu tetap dipertahankan, maka kepolisian yang harus dirombak,” katanya.

Pada kasus Ahmad Dhani yang ditahan, karena mengatakan idiot saat dirinya didemo. “Saya masih ingat kasus Ahmad Dhani itu aja dipidana. Padahal dia ngomong idiot itu, ya maksudnya ‘gila lu’ masuk penjara kenapa orang lain tidak di penjara.

Namun giliran Ahmad Dhani dipenjara dan repotnya hakim tidak memahami. “Hakim harusnya menolak yang seperti itu tidak harus masuk penjara,” pungkasnya.[sap]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close