NATIONAL

Komisi VIII DPR RI Apresiasi Mensos Usai Raih Opini WTP

Rabu, 19 Juni 2019

Indonesiaplus.id – Usai meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi terhadap Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.

Di antara anggota Komisi VIII tersebut, yaitu Desy Ratnasari, Endang Maria Astuti, KH. Choirul Muna, Samsu Niang, dan Bambang Budi Santoso, mengapresiasi capaian kinerja Kemensos meraih Opini WTP dari BPK.Bahkan, apresiasi ditekankan oleh pimpinan rapat, Tb Ace Hasan Syadzily.

“Kami mengapresiasi capaian WTP dengan catatan agar bisa dipertahankan. Terlebih adanya peningkatan anggaran bagi Kemensos tahun 2020,” ujar Tb Ace Hasan Syadzily dalam Raker RAPBN dan RKP TA 2020 & Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2018, di Ruang Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/06/2019).

Raker dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Tb Ace Hasan Syadzily didampingi tiga Wakil Ketua Komisi yakni Deding Ishak, Sodik Mudjahid, Iskan Qolba Lubis, dan Marwan Dasopang. Hadir dari Kemensos mendampingi Mensos seluruh pejabat Eselon I, Eselon II, dan pejabat struktural dan fungsional.

Ada tiga hal yang djelaskan Mensos di hadapan pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR, yakni evaluasi anggaran Kemensos tahun 2018, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2020, dan Pagu Indikatif TA 2020.

Evaluasi anggaran, Mensos menjelaskan dari anggaran Kemensos tahun 2018 Rp 43.393.136.929.000, telah direalisasikan Rp 41.234.142.871.044 atau 95,02 persen. Anggaran Kemensos tahun 2019 ditetapkan Rp 58.966.502.006.000. Hingga 17 Juni 2019, telah direalisasikan Rp36.391.051.247.006 atau 61,71 persen.

Terkait Anggaran Kemensos tahun 2018 yang masih belum teralisasi, hal itu disebabkan sejumlah kendala. Seperti di unit Sekretariat Jenderal misalnya, secara umum, semua kegiatan terlaksana dengan baik.

“Soal sisa anggaran dikarenakan efisiensi selisih nilai tiket dan sisa kontrak. Juga anggaran yang dialokasikan untuk Rapat Pansus RUU Peksos tidak digunakan,” katanya.

Untuk target capaian program pada setiap satuan kerja (satker) hampir semua memenuhi target termasuk Opini WTP, memang ditargetkan mencapai WTP. “Targetnya memang WTP, realisasinya WTP,” tandasnya.

Mensos menandaskan, bahwa sejumlah capaian program berjalan melebihi target yang ditetapkan. Di antara capaian program melebihi target antara lain verifikasi data terpadu dari target 96.700.000 jiwa realisasinya 99.869.157 jiwa (103,28 persen), serta nilai kepuasan stakeholder dari target 75 realisasinya 77,80 (103,73 persen).

Sedangkan audit unit pelaksanateknis (UPT) pada Dirjen Rehsos dari target 26 UPT terealiasi32 UPT (123,08 persen), dan Korban Bencana Alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar ditargetkan 92.000 orang, terealisasi 607.643 orang (660,48 persen).

Menanggapi berbagai masukan dari anggota dewan. Mensos menjelaskan yang mendapat perhatian adalah isu penguatan data terpadu sejalan dengan masih adanya berbagai persoalan, seperti masih ada masyarakat mampu tapi menerima bansos, masalah labelisasi rumah penerima bansos, dan juga bansos yang diklaim sebagai program pemerintah daerah.

Kemensos serius menangani masalah inclusion error dan exclusion error pada data kemiskinan ini agar bisa dihilangkan. “Kami bukan hanya concern pada up-date data, namun juga mengawasi dengan ketatprosesnya,” kata Mensos.

Sikap serius Kemensos, kata Mensos, ditunjukkan dengan kerjasama dengan Mabes Polri untuk membentuk Satuan Tugas Pengamanan Bansos, untuk memastikan proses yang berjalan di lapangan tidak ada pelanggaran.

“Ini untuk memastikan bahwa KPM yang tidak berhak menerima, tidak boleh menerima bansos. Polisi kita libatkan karena mereka punya aparat sampai kebawah,” ungkapnya.

Menyinggung soal labelisasi rumah dengan stiker Pra-Sejahtera, Mensos menyatakan, hal tersebut sebenarnya murni kearifan lokal. “Ini tidak ada instruksi resmi dari Kemensos, jadi murni kearifan lokal. Masyarakat memiliki prakarsa sendiri. Nah yang resmi memang kami meminta agar di kantor desa dipasang nama-nama KPM,” katanya.

Hasilnya sangat efektif. Misalnya, kata Mensos, di satu kabupaten di Jawa Tengah, sebanyak 6.000 –an KPM menyatakan graduasi. “Saya kira ini memang hasil dari prakarsa natural dari masyarakat, tanpa paksaan. Mungkin ada rasa malu dan sebagainya,” tandasnya.

Dengan kejadian ini, Marwan Dasopang malah meminta Mensos agar memformalkan saja kebijakan labelisasi stiker. “Tempeli saja rumah-rumah itu Pak Menteri. Jadikan saja kebijakan resmi. Kalau ada 6.000 yang menyatakan graduasi itu luar biasa,” pintanya.

Topik lain yang banyak disorot terkait bedah rumah bagi warga pra-sejahtera, atau yang dikenal dengan program rumah tidak layak huni (rutilahu), yang diminta oleh sejumlah anggota Komisi VIII agar tetap dipertahankan.

Mensos memastikan, program ini masih berjalan. “Untuk tahun anggaran 2018 ada 10.736 orang menerima program ini,” kata Mensos.

Secara umum, Komisi VIII menekankan bahwa salah satu Program Prioritas Nasional yakni pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, diberikan alokasi angaran sebesar Rp148,8 triliun.

Untuk mencapai target tersebut, Kemensos memiliki Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 10 KPM dan Bantuan Pangan Non Tunai dengan 15,6 juta KPM, dimana pada tahun 2020 angka kemiskinan ditargetkan mencapai di bawah 9 persen. Raker mengulas bagaimana strategi Kemensos mencapai target di atas.[sap]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close