Kamis, 19 April 2018
Indonesiaplus.id – Prostitusi merupakan masalah sosial yang sangat berdampak bagi masyarakat. Sebab, di lokalisasi menjadi tempat eksploitasi manusia, perdagangan orang, serta berbagai tindak menyimpang lainnya.
“Kami terus melanjutkan program penutupan lokalisasi. Sehingga, target 2019 Indonesia bebas lokalisasi prostitusi bisa terwujud,” ujar Menteri Sosial Idrus Marham pada acara Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Prostitusi dan Supporting Penutupan Lokalisasi di Jakarta, Kamis (19/4/2018).
Acara tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah, seperti Walikota Surabaya Tri Rismaharini, para kepala dinas sosial provinsi, serta undangan dari beberapa kementerian/lembaga terkait.
Mulai 2014-2017, kata Mensos, Kementerian Sosial telah menutup 122 dari 136 lokalisasi prostitusi di seluruh di Indonesia. Juga, sebanyak 20 ribu pekerja seks komersial (PSK) berhasil dikembalikan kepada keluarganya.
“Namun, tak kalah penting tindak lanjut usai penutupan lokalisasi. Kami menyiapkan vokasional bagi bekas penghuni, kesiapan sosial, serta psikologisnya. Hal ini yang perlu dikoordinasikan dan disinergikan dengan kementerian/lembaga terkait lainnya, ” tandasnya.
Terkait keputusan penutupan, Mensos minta mengkalkulasi dampak sosial ekonomi bagi warga yang menggantungkan hidup dari lokalisasi tersebut yang harus kehilangan mata pencaharian. Juga, terjadi migrasi PSK dari lokalisasi yang sudah ditutup ke lokasi yang lain.
“Ada beberapa kasus, PSK dari satu lokalisasi yang ditutup berpindah ke lokalisasi lain,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Mensos memuji langkah Pemerintah Kota Surabaya yang dipimpin Tri Rismaharini menutup lokalisasi Dolly. Dolly sebagai lokalisasi terbesar di Asia Tenggara, termasuk berbagai langkah Risma dalam menangani pasca-penutupan.
“Kami mengapresiasi langkah Bu Risma yang menyediakan sarana dan pelatihan agar mantan PSK bisa mandiri. Mengubah bekas lokalisasi menjadi rumah kreativitas yang lokasinya ada di rumah itu, sehingga dengan kreativitas menjadi sumber pendapatan dan harkat dan martabat mereka bisa kembali,” tandasnya.
Selama ini, Kemensos memberikan jatah hidup (jadup) kepada mantan PSK yang lokalisasi tempat dia bekerja ditutup. “Selama ini, Jadup hanya diberikan selama tiga bulan. Ternyata itu tidak cukup. Kita perpanjang menjadi enam bulan,” katanya.
Di tempat sama, Risma menyatakan bahwa prostitusi menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Di Dolly banyak anak-anak terkena dampak, tak hanya proses belajar, bahkan banyak ditemukan terseret praktik prostitusi baik itu jadi PSK maupun mucikari.
“Bisa dibayangkan, ada anak 14, 16 dan 17 tahun menjadi mucikari. Juga, anak-anak usia sekolah di Dolly tidak bisa belajar karena lingkungannya yang sangat berisik,” terang Risma.
Semula di Jawa Timur terdapat 54 lokalisasi prostitusi, tapi kini semua sudah ditutup. Berdasarkan data Kemensos bahwa masih terdapat sekitar 20 ribu PSK yang menghuni 43 lokalisasi dan tersebar di sejumlah daerah di Indonesia.[Sap]
