NATIONAL

Disabilitas Korban Pelecehan, Kemensos Berikan Pendampingan Penuh

Sabtu, 22 Juni 2019

Indonesiaplus.id – Usai diberitakan sejumlah media tentang seorang anak disabilitas SRF, 15 tahun, yang diduga menjadi korban pelecehan oleh oknum di Dinas Sosial Cimahi, Jawa Barat.

Kementerian Sosial (Kemensos) merespon cepat dengan memberikan pendampingan terhadap korban.  

“Saat ini kasus tengah ditangani oleh pihak kepolisian. Kami, turut prihatinan yang mendalam dengan peristiwa tersebut, ” ujar Kepala Biro Humas Kemensos Sonny W. Manalu di Jakarta, Sabtu (22/6/2019).

Kemensos menghormati proses penyelidikan dan mendukung sikap tegas Pemda memberikan sanksi terhadap oknum, jika hasil penyelidikan dinyatakan bersalah. Bahkan, Mensos memerintahkan segera menginvestigasi secara tuntas.

“Kami akan fokus dengan upaya perlindungan dan rehabilitasi sosial terhadap korban yang merupakan penyandang disabilitas serta masih anak-anak,” ujarnya.

Arahan dan respon cepat Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita terhadap kasus darurat anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan menerjunkan tim untuk memberikan pendampingan secara penuh.

Tenaga pendamping, kata Sonny, merupakan tim gabungan dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas beranggotakan Pekerja Sosial dari Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Wiyata Guna Bandung, serta Satuan Bakti Pekerja Sosial.

Perlindungan anak penyandang disabilitas merupakan amanat UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 59 dimana disebutkan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

“Dalam kasus yang terjadi ini maka perlindungan khusus diberikan terhadap anak dalam situasi darurat,” tandasnya.

Terkait perlindungan merujuk pada kondisi korban yang merupakan penyandang disabilitas. Sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 5 ayat 2 (D), dimana disebutkan perempuan dengan
disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan.

Lalu, dalam pasal 5 ayat 3 (A) disebutkan anak penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, ekspolitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.

“Dari kasus tersebut menegaskan bahwa negara bertugas memberikan perlindungan dan jaminan rasa aman terhadap korban,” ungkapnya.

Tugas tim gabungan adalah memberikan terapi psikososial untuk korban yang merupakan penyandang disabilitas dikarenakan korban mengalami trauma, melakukan pendalaman kasus kepada keluarga.

Selain itu, merencanakan langkah proses rehabilitasi sosial bagi korban sesuai permasalahan dan kebutuhan, serta terus memantau penanganan kasus hukum bagi pelaku dan melakukan pendampingan bagi korban.

“Sebagai bagian dari proses pendampingan, maka Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas telah menyiapkan penerjemah bahasa isyarat,” katanya.

Balai tersebut merupakan milik pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tertuang dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pelayanan rehabilitasi sosial dasar dilaksanakan di panti oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) milik pemda. [sap]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close