HUMANITIES

Akselerasi Pemenuhan Hak Lansia, Kementerian Sosial Gandeng PP Aisyiyah

Indonesiaplus.id – Menindaklanjuti arahan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat melakukan agar menjalin sinergitas dengan potensi sosial masyarakat terkait pemenuhan hak-hak lanjut usia.

Salah satunya, Kementerian Sosial (Kemensos) mendorong dengan rencana sinergi dengan Pengurus Pusat (PP) Aisyiyah. Ranting Aisyiyah memperkuat di tingkat komunitas seperti Posyandu Lansia, memastikan penyaluran berbagai bantuan sosial kepada lansia dan kepedulian kepada lansia.

“Kami mengapresiasi dan bersinergi dalam pelaksanaan berbagai program nasional termasuk memastikan bantuan pangan, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), yang menyebar di seluruh pelosok negeri,” ujar Harry sebagai pembicara utama dalam webinar Pemenuhan Hak Menuju Lanjut Usia (Lansia) Bahagia dan Sejahtera yang digelar Pengurus Pusat (PP) Aisyiyah secara daring, belum lama ini.

Sebagai organisasi besar, Aisyiyah berpengalaman dan bisa menjadi mitra strategis Kemensos dalam penyediaan pelayanan terhadap lansia.

“Arahan dari Mensos untuk selalu responsif, cepat turun ke lapangan, memberikan perhatian kepada para lansia termasuk yang terdampak Covid-19 dan memastikan ada perawat jompo atau caregiver yang bekerja,” ungkap Harry.

Dengan adanya sinergi antara PP Aisyiyah dengan Kemensos dengan Balai-Balai Rehsos yang saat ini menjadi pusat pelayanan dan perlindungan bagi para lansia di seluruh Indonesia.

Sebanyak 41 Unit Pelayanan Teknis (UPT) yakni Balai balai Rehabilitasi Sosial telah menjalankan multilayanan, termasuk layanan kepada lansia. “ Ada jejaring cabang Aisyiyah di daerah yang bisa sinergi dengan UPT dimaksud,” katanya.

Sebagai kelompok rentan, lansia merupakan kelompok yang beresiko dari perilaku dan tindak kekerasan/kejahatan seperti pelecehan seksual, pencurian, penganiayaan dan lainnya.

Dengan menurunnya kemampuan lansia melindungi diri sendiri, maka gangguan mobilitas yang dihadapi juga mempengaruhi kapabilitas para lansia.

Menjadi Tantangan 2045
UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menetapkan batasan lanjut usia usia 60 tahun ke atas. Lalu, bergeser atau ditinjau kembali mengingat angka harapan hidup penduduk Indonesia mencapai 71 tahun ke atas.

Pada 2045, Indonesia akan mengalami fenomena ageing population, yaitu populasi dengan penduduk lansia yang memiliki rasio ketergantungan sangat tinggi sebagai dampak angka harapan hidup yang semakin meningkat serta tingkat fertilitas yang menurun.

Struktur demografi penduduk Indonesia akan banyak penduduk lansia usia 60 tahun ke atas. Berdasarkan data, 44% lansia di Indonesia memiliki multimobirditas (Pusdatin Kemenkes, 2020).

Adapun penyakit paling sering dialami lansia Indonesia selain dimensia (pikun) juga hipertensi, gangguan gigi geligi, arthritis, gangguan oral, diabetes militus, penyakit jantung koroner, stroke, gagal ginjal dan kanker serta kerentanan lainnya.

“Namun, yang perlu dipersiapkan jauh sebelumnya serta perlu antisipasi terhadap masa depan bangsa yang akan mengarah kepada populasi penduduk usia tua,” ungkap Harry.

Ke depan, kebijakan adalah bagaimana para orangtua, anak-anak dari keluarga yang mempunyai lansia, komunitas sekitar mempunyai kesadaran atas kehadiran lansia dilingkungannya dan mempunyai pemahaman serta respon yang menjadi sebuah gerakan masyarakat yang disebut Posyandu Lansia,” kata Harry.

Posyandu Lansia merupakan gerakan perlindungan terhadap lansia berbasis komunitas dan sudah menunjukkan keberhasilan nyata seperti yang pernah dilakukan Mensos Tri Rismaharini sewaktu menjadi Wali Kota di Kota Surabaya.

Berbasis Keluarga
Dari kondisi yang ada, menurut Harry Hikmat para lansia juga dihadapkan pada persoalan kemiskinan. Para lansia terutama usia 60 tahun keatas, banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan. Ini menunjukkan angka kemiskinan bagi penduduk lansia masih signifikan.

Kemensos melakukan berbagai langkah strategis, termasuk memberikan perlindungan sosial kepada para lansia baik yang berada di dalam keluarga maupun karena sesuatu hal berada di luar keluarga di Balai, Panti Sosial serta Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Bagi para lansia terutama yang miskin dan rentan termasuk kategori 40% status sosial ekonomi terbawah, sekitar 12,6 juta (DTKS, 2019) akan diupayakan ditangani melalui program-program perlindungan sosial, seperti PKH.

Saat ini baru sekitar 1,1 juta (Dit. JSK,2019) dan terbatas pada lansia usia 70 tahun ke atas. Lansia sangat menginginkan dirawat keluarga. “Ketika lansia mengalami penurunan kapabilitas fungsional yang membutuhkan perawatan jangka panjang, maka perawatan yang dilakukan oleh pasangan dan anaknya menjadi pusat perhatian kita bersama ke depan,” ungkapnya.

Perawatan jangka panjang tidak bisa sepenuhnya bertumpu kepada ketersediaan panti-panti tresna werdha bagi lansia karena jangkauan dan ketersediaannya terbatas.

Juga, tidak berharap adanya pemindahan perhatian dari para keluarga lansia serta terjadinya pengabaian dari keluarga karena usia lanjut sehingga keluarga tidak peduli lagi dengan kondisi lansia di keluarganya.

“Perlu dioptimalkan lansia yang masih tinggal dengan pasangannya, keluarga, cucunya atau tiga generasi yang menjadi modal sosial bangsa ini untuk tetap memberikan perawatan kepada lansia dalam jangka panjang, dengan mengedepankan pendekatan berbasis keluarga,” katanya.[ama]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close