Minggu, 13 November 2016
Indonesiaplus.id – Pasca pengumuman pemerintah India menarik uang kertas pecahan 500 dan 1.000 rupee tidak berlaku lagi pada Selasa (8/11/2016), warga sempat panik karena kehabisan uang.
Kedua uang tersebut merupakan lembaran uang yang paling banyak digunakan untuk transaksi sehari-hari. Pemerintah sudah menyiapkan uang baru lewat ATM atau bank. Namun, jumlahnya terbatas. Antrean pun mengular di mana-mana.
Menurut Perdana Menteri (PM) Narendra Modi, kebijakan itu bertujuan melacak penggelapan pajak. Kelompok orang kaya cenderung menyimpan uangnya secara tunai. Karena uang mereka tidak terdeteksi bank, mereka bisa menghindari pajak. Apalagi, penduduk India pada umumnya bekerja di sektor informal dan mendapatkan gaji secara tunai sehingga sulit terdeteksi.
Namun, jika pecahan 500 dan 1.000 rupee tidak berlaku, mereka yang menyimpan uang tersebut harus menukarnya ke bank. Saat menukar itulah, akan terlihat siapa saja yang mempunyai banyak uang. Mereka akan langsung diinvestigasi petugas pajak.
Patut disayangkan persiapan untuk program tersebut tampaknya kurang matang. ’’Ada kericuhan di mana-mana,’’ ujar Kepala Menteri (setara gubernur) Delhi Arvind Kejriwal.
Misalnya, di cabang bank Standard Chartered di Delhi. Warga yang mengantre marah, beradu argumen dengan petugas keamanan, serta memukul pintu kaca bank itu. Penduduk pantas marah. Sebab, separo dari 202 ribu mesin ATM di India tidak berfungsi. Mesin ATM yang bisa mengeluarkan pecahan uang baru dengan cepat diserbu penduduk dan langsung kosong.
Untuk menukar uang di bank, mereka harus mengantre selama berjam-jam. Uang untuk kebutuhan sehari-hari mulai menipis. Beberapa pasien di rumah sakit membayar layanan dengan uang recehan. Pedagang mau menerima uang pecahan lama, tetapi harga barang akan dinaikkan berkali-kali lipat. Pasar buah dan sayur di berbagai tempat pun berencana tutup untuk sementara hingga situasi stabil.
Modi yakin kebijakannya sudah benar. Dia tahu penduduk mengalami kesulitan dalam transisi tersebut. Namun, dia yakin mereka mendukung keputusannya untuk berperang melawan korupsi.
Juga, akan mengejar para pelaku penggelapan pajak dan korupsi meski harus memeriksa lagi catatan pengemplang pajak yang berusia puluhan tahun. “Jika diperlukan, saya akan menyewa orang untuk tugas itu,’’ katanya.[Mas]
