Jumat, 12 May 2017
Indonesiaplus.id – Negara-negara Muslim didesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memastikan strategi kontraterorisme harus sesuai hak asasi manusia internasional, termasuk sesuai UU terkait pengungsi dan isu-isu kemanusiaan.
Menurut Sekjen OKI, Yousef Al Othaimeen, seruan disampaikan saat meresmikan demat tematik sidang ke-11 Komisi Tetap Permanen Hak Asasi Manusia OKI di Jeddah. Pertemuan tersebut mengangkat tema Melindungi HAM Saat Melawan Terorisme.
“Berbagai langkah kontraterorisme, seperti penahanan ilegal dan sewenang-wenang, pembunuhan di luar hukum. profil rasial dan etnis serta permukiman ilegal menimbulkan tantangan serius terhadap HAM dan peraturan hukum,” ujar Al Othaimeen.
Menurutnya, berbagai langkah tersebut telah mendorong suasana tidak percaya, dendam dan marginalisasi dengan cara melemahkan keamanan jangka panjang negara-negara tersebut. Sehingga tindakan kontraterorisme serupa mempengaruhi aspek tertentu populasi.
Terorisme, kata Al Othaimeen, tidak cuma menimbulkan ancaman serius terhadap hak hidup dan kebebasan, tapi juga menimbulkan bahaya abadi bagi peradaban manusia, stabilitas global dan kesejahteraan.
“Untuk mengalahkan teroris, sangat penting untuk pertama kali memenangkan pertarungan untuk hari dan pikiran,” katanya.
Hal ini dengan tegas menolak identifikasi terorisme dengan kewarganegaraan atau agama manapun, dan menyoroti perlunya mempromosikan hak asasi manusia. Termasuk toleransi, multikultural dan mengatasi faktor sosial ekonomi yang negatif.[Fat]
