Sabtu, 18 Mei 2019
Indonesiaplus.id – Pembicaraan kompromi keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) dengan Perdana Menteri Theresa May yang telah berjalan selama enam pekan dihentikan oleh oposisi dari Partai Buruh Inggris.
“PM May tidak dapat mencapai kesepakatan penuh dengan Partai Buruh,” ujar juru bicara PM May, Jumat (17/5/2019).
Dilaporkan bahwa alasan oposisi untuk menghentikan pembicaraan kompromi karena menyalahkan kelemahan dan ketidakstabilan dalam pemerintahan pimpinan PM May.
“Dalam diskusi saat ini telah berjalan sejauh yang bisa dilakukan,” tandas pemimpin Partai Buruh, Jeremy Corbyn.
Corbyun menyampaikan dalam sepucuk surat yang ditujukan pada PM May, merujuk pada terjadinya kesenjangan kebijakan penting antara kedua belah pihak.
“Terjadi meningkatnya kelemahan dan ketidakstabilan pemerintah May berarti tidak ada kepercayaan dalam
mengamankan apa pun yang mungkin disepakati di antara kami,” ungkap Corbyn.
Penghentian pembicaraan kompromi tersebut, pemimpin oposisi mengatakan akan terus menentang kesepakatan pemerintah di parlemen mengenai Brexit, meskipun Corbyn akan dengan hati-hati mempertimbangkan proposal yang ingin diajukan pemerintah untuk memecahkan kebuntuan.
Adanya kegagalan kompromi itu diutarakan usai PM May pada Kamis (16/5) sepakat untuk menetapkan jadwal pengunduran dirinya pada awal bulan depan usai dilakukan voting ke-4 kesepakatan Brexit, apapun hasilnya.
Bahkan, anggota parlemen Inggris tiga kali menolak kesepakatan Brexit yang diusulkan PM May dengan Brussels, dan hal itu semakin melemahkan otoritasnya dan memaksanya untuk mendekati kubu Partai Buruh.
Ada rencana anggota parlemen Inggris akan melakukan voting untuk keempat kalinya pada awal Juni mengenai syarat penarikan diri Inggris dari Uni Eropa (UE).
Posisi kubu Partai Buruh, yang lebih menyukai hubungan ekonomi yang lebih dekat dengan UE usai Brexit, khawatir dengan mundurnya PM May, mungkin penggantinya tidak akan memegang janji kesepakatan yang telah diperjuangkan May.
Pada jajak pendapat YouGov menjagokan mantan Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson, sebagai pengganti May. Johnson pada Kamis (16/5) lalu telah menyatakan kesediaan memperebutkan posisi PM Inggris.[fat]
