GLOBAL

Inggris Kasih Waktu Hingga 18 Januari kepada Facebook dan Twitter

Minggu, 31 Desember 2017

Indonesiaplus.id – Pemerintah Inggris memberikan tenggat waktu kepada raksasa media sosial Facebook dan Twitter untuk bekerja sama dengan lembaga penyelidikan setempat terkait berita palsu, khususnya dalam kampanye referendum Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit).

Menurut Ketua Komite Seleksi Departemen Kebudayaan, Media, dan Olahraga Damian Collins, bahwa perusahaan – perusahaan itu diberikan waktu hingga 18 Januari untuk berbagi informasi yang diminta anggota parlemen Inggris dalam penyelidikan dugaan gangguan Rusia di seputar pemungutan suara.

Collins berbicara kepada AFP, baik pemerintah dan panitia akan meninjau kembali tindakan apa yang bisa dilakukan jika raksasa media sosial ini gagal mematuhi.

“Kami sudah memberi waktu lebih dari sebulan sejak mengajukan permintaan ke Facebook untuk mendapatkan informasi ini. Kami perlu melihat beberapa tindakan,” ujar Collins.

Pasalnya mereka telah mengabaikan permintaan untuk informasi tentang aktivitas apapun yang berkaitan dengan akun palsu dan sebenarnya hanya menanggapi sehubungan dengan akun yang didirikan Amerika Serikat (AS) namun tidak disiapkan di sini.

”Tentu saja, kami memiliki masalah yang sama dengan Twitter. Kami telah kembali kepada mereka dan meminta penyelidikan lebih dalam, ” katanya.

Anggota parlemen Partai Konservatif menyatakan, komite tersebut telah jelas dalam permintaannya kepada perusahaan. “Kami ingin tahu ada kaitan antara akun palsu di sini dan agen-agen Rusia. Mereka belum menjawab pertanyaan kami,” katanya.

Pihaknya hanya tidak kredibel agar Facebook terus mendapatkan keuntungan dari iklan sampai membujuk penyelidikannya. Perusahaan tersebut telah menunjukkan usahanya, seperti saat pemilihan Presiden Prancis saat menghapus 35 ribu akun.

“Paling mereka ditempatkan untuk investigasi sendiri karena mereka mengetahui karakteristik pemegang akun dan pembayaran apa yang telah dilakukan agen-agen Rusia dan apa yang mereka ketahui terkait itu,” tandasnya.

Kedua perusahaan tersebut tidak menanggapi permintaan komentar. Uni Eropa juga melihat apakah perusahaan media sosial telah berbuat cukup banyak untuk mencegah informasi salah pada platform mereka.[Fat]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close