Rabu, 16 Mei 2018
Indonesiaplus.id – Kecaman keras disampaikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahwa Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu atas tragedi di Jalur Gaza menewaskan puluhan warga Palestina saat berdemonstrasi menentang pembukaan Kedubes AS di Yerusalem, Senin (14/5/2018).
Namun, ketika Israel diadili dunia di PBB, lagi-lagi AS selalu melindunginya. Netanyahu merupakan PM negara apartheid yang menduduki tanah rakyat tidak berdaya selama 60+ yrs (lebih dari 60 tahun) dan melanggar resolusi PBB,” cuit Erdogan, Selasa (15/5/2018).
‘’Kedua tangannya bersimbah darah rakyat Palestina dan ia tidak bisa menutup-nutupi kejahatan ini dengan menyerang Turki, ” tulis Erdogan.
Sebelum pernyataan keras Erdogan itu, Kemenlu Turki mengusir pulang Eitan Naeh, Dubes Israel di negara tersebut, untuk sementara waktu.
Juga, Turki memanggil pulang dubesnya di AS dan Israel untuk konsultasi. Jumat (18/5/2018), Turki mengagendakan pertemuan tingkat tinggi negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menyikapi perkembangan miris di Palestina.
Tak kurang 60 warga Palestina tewas ditembak tentara Israel saat demo di sepanjang perbatasan Jalur Gaza dengan Israel, arah timur dari Kota Gaza, Senin, lalu.
Korban tewas termasuk seorang bayi akibat menghirup gas air mata. Jumlah korban tewas dimungkinkan terus bertambah mengingat sekitar 2.700 demonstran terluka dan banyak di antaranya dalam kondisi serius.
Posisi Indonesia berada dideretan negara pengecam kekerasan tentara Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Indonesia mendesak Dewan Keamanan (DK) dan Majelis Umum (MU) PBB segera mengambil sikap dan langkah tegas.
Selain itu, RI meminta negara-negara lain anggota PBB tidak mengikuti langkah AS membuka kedubes di Yerusalem. Langkah ini jelas-jelas mencederai upaya perdamaian Palestina-Israel yang telah sekian lama dibangun dengan susah payah.
‘’Langkah Amerika Serikat melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, mengancam proses perdamaian, bahkan perdamaian itu sendiri,” cuit Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi, Selasa.
‘’Pemerintah dan rakyat Indonesia, akan terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya,” lanjutnya.
Setelah desakan Palestina, sejumlah negara di dunia, serta Liga Arab agar Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) turun tangan menyelidiki kekerasan Israel di Gaza, Jaksa Kepala ICC Fatou Bensouda bersumpah, mahkamah mencermati saksama kekerasan dan siap mengambil tindakan atas kejahatan yang terjadi di sana.
‘’Staf saya serius mengikuti perkembangan di lokasi dan merekam dugaan kejahatan yang terjadi. Kekerasan ini harus dihentikan,” tandasnya.
Sementara itu, di front diplomasi pada sidang darurat DK PBB kemarin, Kuwait menyiapkan draf resolusi untuk melindungi warga sipil Palestina. Kuwait merupakan Anggota Tidak Tetap DK.
Dubes Kuwait untuk PBB Mansour al-Otaibi mengatakan, draf resolusi kemungkinkan disodorkan kepada anggota DK, Rabu (16/5). Draf resolusi itu mengamanatkan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, termasuk perlindungan dari dunia internasional.
‘’Siklus kekerasan di Gaza perlu diakhiri,” ujar Nickolay Mladenov, Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, yang sependapat dengan draf resolusi usulan Kuwait.
Lagi-lagi sebagai sekutu setia AS membela Israel. Dubes AS untuk PBB Nikki Haley menyerang balik dengan menuding agresi Iran di Timur Tengah, menerapkan ‘’standar ganda”, dan mengecam provokasi Hamas dalam kekerasan terakhir di Gaza.
Ia menampik kekerasan berdarah di Gaza tersebut berkaitan dengan pemindahan dan pembukaan Kedubes AS di Yerusalem.
Israel, kata Haley, sudah bertindak dengan menahan diri merespon aksi tersebut. ‘’Tidak satu pun negara di lembaga ini bertindak dengan lebih menahan diri selain Israel. Faktanya, catatan sejumlah negara hari ini justru menunjukkan mereka yang kurang bisa menahan diri.”
Di DK PBB pula, sebelumnya Inggris dan Jerman mendukung penyelidikan independen atas kekerasan terkini di Gaza. Namun, lagi-lagi AS menghalanginya.[Fat]
