GLOBAL

Bahas Yerusalem, Raja Abdullah II dan Paus Fransiskus Bertemu

Rabu, 20 Desember 2017

Indonesiaplus.id – Pertemuan darurat digelar Majelis Umum PBB, Kamis (21/12), untuk voting atas draf resolusi menolak keputusan Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ‘’Ibu Kota Israel”.

Voting di Majelis Umum ini digelar setelah AS menolak draf resolusi tersebut di Dewan Keamanan (DK) PBB. Turki dan Yaman mengajukan pertemuan darurat oleh 193 negara anggota Majelis Umum itu atas nama negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Informasi dari Presiden Majelis Umum Miroslav Lajcak bahwa pertemuan darurat 193 delegasi negara anggota melalui surat yang dikirimkan pada Senin (18/12) malam waktu setempat atau Selasa (19/12) WIB.

Sesi DK PBB, Senin, draf resolusi yang diajukan Mesir terkait status Yerusalem sesuai resolusi PBB dan menyebut keputusan Trump tidak memiliki landasan hukum serta tidak sah diterima 14 negara anggota DK.

Namun, AS menggunakan hak prerogatif veto-nya di DK. Sementara empat negara lain anggota tetap DK yang juga memiliki hak veto (Inggris, China, Prancis, dan Rusia) menerima draf resolusi.

Duta Besar Palestina di PBB Riyad Mansour memastikan draf resolusi serupa akan diajukan ke Majelis Umum. Ia berharap draf resolusi tersebut didukung suara supermayoritas. Berbeda dengan di DK, di Majelis Umum tidak ada dari total 193 negara anggota yang memiliki hak veto.

Berbeda dengan di DK karena lima negara anggota tetap (Inggris, China, Prancis, Rusia, dan AS) memiliki hak istimewa berupa veto. ‘’Tanpa ketakutan veto, Majelis Umum akan menyatakan bahwa komunitas internasional menolak posisi sepihak Amerika Serikat,” tandas Mansour.

Pada 6 Desember lalu, Trump mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ‘’Ibu Kota Israel” dan bakal memindahkan Kedubes AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Otoritas Palestina (PA) mengecam veto AS di DK PBB.

Menurut Juru Bicara Presiden Palestina Nabil Abu Rudeinah, veto AS bertentangan dengan konsensus internasional. ‘’Veto AS melanggar resolusi sah internasional dan resolusi DK PBB. Itu penuh bias buat pendudukan dan agresi,” katanya di Ramallah.

Menurut Profesor Sejarah dari Randolph-Macon College, Michael Fischbach, keputusan Trump telah membatalkan kebijakan puluhan tahun AS serta yang telah menjadi “kesepakatan dunia untuk tidak menetapkan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel”.

‘’Sejak 1967 Israel menguasai seluruh kota (Yerusalem), tetapi masyarakat internasional sepakat tidak mengakuinya hingga konflik Arab-Israel bisa diselesaikan secara damai. Tidak ada negara yang berniat memberi pengakuan apa-apa atas status Yerusalem karena keputusan PBB dari awal menetapkannya sebagai zona internasional,” ucapnya.

Pada pertemuan bersejarah berlangsung di Takhta Suci Vatikan. Raja Yordania Abdullah II dan Paus Fransiskus bertatap muka membahas keputusan Trump mengakui Yerusalem sebagai ‘’Ibu Kota Israel” serta peran mantan kustodian di tempat-tempat suci di kota tersebut.

‘’Beliau (Paus Fransiskus) merupakan sahabat dan saudara lelaki saya,” kata Abdullah saat menyapa Paus di Vatikan.

Dalam pertemuan tersebut, Paus menunjukkan sejumlah koleksi lukisan Kota Tua Yerusalem yang menampilkan Dome of the Rock, Gereja Kristen Ortodoks, dan Makam Suci.

Juru Bicara Vatikan mengatakan kedua tokoh dunia tersebut ‘’melakukan pembicaraan ramah berfokus pada sejumlah topik demi mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah yang berpijak pada referensi khusus tentang Yerusalem.”

Awal bulan ini Paus Fransiskus menyerukan dunia menghormati status quo di Yerusalem yang sejalan dengan sikap PBB. Raja Abdullah juga mengecam keputusan AS terkait status Yerusalem sebagai ‘’pelanggaran hak internasional”. Kedaulatan Israel atas Yerusalem tidak pernah diakui dunia internasional. Semua negara juga menempatkan kedutaan besar mereka di Tel Aviv.[Fat]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close