Jumat, 4 Januari 2019
Indonesiaplus.id – Tutup buku anggaran 18 baru saja dilakukan. Adapun realisasi penggunaannya disebut nyaris mencapai target.
Kementerian Keuangan selaku bendahara negara mendapat rapor cukup baik alias berhasil mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara kredibel.
Ada tiga unsur utama dalam APBN yakni, pendapatan negara, belanja, dan pembiayaan. Secara teoritis, pendapatan negara sangat beragam tapi umumnya disebut sebagai pendapatan pajak dan bukan pajak.
Bisa dikatakan, pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi bangsa Indonesia.
Sementara itu, yang dimaksud dengan belanja ialah semua hal yang harus dibayar pemerintah mulai dari gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), pembangunan jalan, pembangunan gedung, pembelian barang kantor pemerintah, dana pendidikan, subsidi, bantuan bencana alam dan sebagainya. Untuk pembiayaan erat kaitannya dengan seluruh sektor yang menjadi kebutuhan negara secara luas.
Itulah mengapa APBN perlu dikelola secara pruden dan kredibel, agar suatu negara dapat mengatur kegiatan perekonomiannya secara baik. Apalagi begitu banyak risiko internal maupun global yang tidak bisa dihindari. Misal jika terjadi ketidakseimbangan yang sangat ekstrem maka pemerintah dapat melakukan intervensi melalui anggaran untuk mengembalikan keadaan normal.
Adapun sebelum menetapkan APBN 2018, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global maupun domestik. Pengaruh faktor global di antaranya harga komoditas yang masih lemah, perdagangan dunia meningkat namun masih dibayangi isu proteksionisme dan perlambatan tingkat permintaan dari Tiongkok, Uni Eropa dan Jepang, serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Asia.
Sementara faktor domestik didasarkan pada tingkat kepercayaan dan daya beli masyarakat, keyakinan pelaku usaha, peningkatan peran swasta melalui kredit investasi dan investasi langsung, perbaikan neraca pembayaran serta penguatan cadangan devisa.
Berdasarkan indikator tersebut, pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi 2018 di angka 5,4 persen; tingkat inflasi yang terkendali dalam kisaran 3,5 persen; nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang diperkirakan berada pada Rp13.400 per USD; tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,2 persen; Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan rata-rata mencapai USD48,0 per barel; lifting minyak dan gas bumi 2018 yang diperkirakan masing-masing mencapai 800 ribu barel per hari dan 1.200 ribu barel setara minyak per hari.
Selanjutnya, dalam postur APBN 2018, pemerintah memproyeksikan pendapatan negara sebesar Rp1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp275,4 triliun dan Hibah sebesar Rp1,2 triliun.
Untuk belanja negara, pemerintah dan DPR RI menyepakati belanja sebesar Rp2.220,7 triliun. Besaran ini meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun.
Berdasarkan perkiraan pendapatan negara dan rencana belanja negara tersebut, maka defisit anggaran pada APBN 2018 diperkirakan mencapai Rp325,9 triliun atau 2,19 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Besaran ini lebih rendah dibandingkan outlook APBN Perubahan tahun 2017 sebesar yang 2,67 persen terhadap PDB. Keseimbangan primer juga turun menjadi negatif Rp87,3 triliun dari outlook 2017 sebesar negatif Rp144,3 triliun.
Sayangnya hampir sepanjang 2018, Indonesia dihantam badai ketidakpastian global yang sempat mengacaukan sejumlah asumsi makro. Pertama, pergerakan nilai tukar rupiah menyentuh level Rp15.000 per USD atau melenceng dari asumsi dasar yang dipatok Rp13.400 per USD.
Asumsi kedua yang meleset adalah harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang mencapai USD68 per barel, sedangkan asumsi ICP adalah USD48 per barel. Ketiga adalah lifting yang mencapai 774 ribu barel per hari atau meleset dari asumsi 800 ribu barel per hari (bph). Untuk lifting gas mencapai 1,14 juta barel setara minyak per hari, sedangkan asumsi 1,2 juta barel setara minyak per hari.
Melencengnya sejumlah target asumsi makroekonomi tersebut tak menggoyahkan pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNP). Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan APBN 2018 merupakan salah satu APBN yang tidak mengalami perubahan di pertengahan tahun anggaran.
Ini pertama kalinya dalam kurun waktu 15 tahun, pemerintah tidak melakukan perubahan APBN yang telah disampaikan DPR. Menurut Menkeu, postur APBN 2018 sudah cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan belanja negara. Selain itu, defisit anggaran 2018 juga akan berada di bawah dua persen.
“Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk APBN 2018 ini, kami tidak melakukan APBN perubahan,” kata Ani sapaannya pada 9 Juli 2018.
Keputusan pemerintah untuk tidak melakukan perubahan terhadap APBN dinilai cukup berani. Pasalnya. nilai tukar rupiah terus tertekan meski Bank Indonesia (BI) telah melakukan intervensi pasar dan menaikkan tingkat bunga acuan mengikuti kenaikan suku bunga bank sentral AS (The Fed).
Menurut Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, saat itu pemerintah semestinya melakukan perubahan terhadap asumsi makro terlepas dari berbagai tekanan politik menjelang 2019. Sebab, asumsi makro yang ada sudah tidak realistis dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada beberapa kuartal.
Penantian pasar terhadap sikap fiskal ini, lanjutnya justru menambah ketidakpastian sehingga rupiah semakin tertekan. Hal ini turut membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kerap berada di zona merah.
“Sudah seharusnya angka-angka ini direvisi. Karena engga ada APBNP engga cuma sekadar menghindari lobi-lobi politik dengan DPR,” ujar Eko kepada Medcom.id.
Pemerintah rupanya berhasil membuktikan realisasi APBN 2018 mencapai kinerja yang sangat positif. Defisit anggaran tercatat sebesar 1,76 persen dari PDB atau lebih kecil dari target 2,19 persen; keseimbangan primer tercatat defisit sebesar Rp1,8 triliun atau jauh dari target yang sebesar Rp87,33triliun; pendapatan negara melampaui target sebesar 102,5 persen; belanja negara dapat optimal 99,2 persen; pembiayaan anggaran lebih rendah Rp25,5 triliun dari target.
“Kami optimistis masuki 2019 dengan terus meningkatkan kewaspadaan,” kata Menkeu dalam akun facebooknya pada 2 Januari 2019.[sal]
