Selasa, 27 Maret 2018
Indonesiaplus.id – Kelemahan struktural dalam makro ekonomi Indonesia, menjadi tantangan bagi Gubernur dan Deputi Bank Indonesia yang baru.
Terdaoat sejumlah tantangan, seperti berbagai defisit yang terjadi dalam neraca perdagangan. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR, Selasa (27/3/2018).
Berbagia defisit seperti selama tiga bulan berturut-turut Januari 2018 sebesar minus US$0,68 miliar, defisit transaksi berjalan, service payment defisit APBN, atau pembayaran cicilan pokok. Juga,bunga utang yang mencapai Rp800-an triliun, yang porsinya hampir dua kali lipat anggaran infrastruktur atau pendidikan.
“Termasuk defisit neraca keseimbangan primer minus Rp68,2 triliun pada tahun 2017,” ujar Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli.
Secara bertahap BI dan pemerintah harus kreatif melakukan restrukturisasi utang, renegosiasi ke negara-negara kreditor untuk mengubah tenor utang dari jangka pendek ke jangka panjang. Rizal menyoroti ketimpangan kredit yang terjadi.
“Sebanyak 83 persen kredit hanya mengalir ke bisnis besar, sisanya 17 persen ke bisnis menengah dan rakyat,” katanya.
Posisi BI bersama Otoritas Jasa Keuangan harus dapat mengubah dalam tiga tahun ini struktur kredit menjadi 70 persen ke bisnis besar dan 30 persen untuk bisnis menengah dan kecil.
“Dengan ini pendalaman pasar uang malah akan dapat terjadi, karena bisnis besar dapat menggali permodalan dari menjual saham dan menerbitkan surat utang,” ucapnya.
Komisi Keuangan dan Perbankan DPR sebelumnya akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon tunggal Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Dijadwalkan DPR akan mengagendakan pada akhir April depan.[Sal]
