Indonesiaplus.id – Suku bunga acuan naik menjadi 3,75 persen yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) dan realisasi kenaikan suku bunga tersebut di perbankan tetap memperhatikan situasi perekonomian.
“Jadi kembali ke perbankan, kita harapkan perbankan melihat secara lengkap konteksnya,” ujar Deputi Gubernur BI Dodi Budi Waluyo di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (26/8/2022).
Kendait suku bunga acuan naik, Dodi meminta perbankan tidak terlalu cepat melakukan penyesuaian. Kenaikan suku bunga di perbankan harus bisa menjaga agar tidak menganggu pertumbuhan ekonomi mengingat likuiditas di perbankan masih baik.
“Konteks kita tidak akan menggangu pertumbuhan dalam melihat hal itu karena likuiditas itu sangat ample,” katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan BI menaikkan suku bunga, karena melihat tren pemulihan ekonomi cukup kuat dalam 7 bulan terakhir. Di sisi lain, pemulihan ekonomi kuat ini justru berdampak pada kenaikan harga-harga.
“Ada tren kenaikan harga-harga yang kemungkinan menimbulkan dampak rembesan ke kita, pasti ini juga dihitung BI. Termasuk sisi neraca pembayaran dan nilai tukar,” ungkapnya.
BI telah mengambil keputusan yang bisa dilakukan sebagai bank sentral untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kebijakan makroprudensialnya.
“Pasti keputusan uang dilakukan BI sudah membuat perhitungan terbaik dari berbagai faktor, sama seperti pemerintah, pasti banyak perhitungan,” katanya.
Selain itu, BI dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Agustus ini akhirnya menaikan suku bunga acuan yang sudah tertahan sejak Februari 2021.
Kenaikan suku bunga ini 25 basis poin dari 3,5 persen menjadi 3,75 persen. Kenaikan ini terjadi guna menjaga laju inflasi yang semakin meninggi di tengah kenaikan harga BBM non subsidi.
Juga, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai, harga BBM subsidi semisal Pertalite pun diprediksi bakal segera terangkat dalam waktu dekat.
“Adanya kenaikan BI rate pastinya menjadi instrumen menekan laju inflasi. Dengan pengumuman tadi, maka sepertinya secara tidak langsung menjadi sinyal akan ada perubahan harga BBM subsidi,” katanya.
Mamit meminta agar harga Pertalite naik tidak lebih dari dari Rp 10.000 per liter, demi menjaga daya beli konsumen yang mayoritas kini masih bergantung pada jenis BBM seharga Rp 7.650 per liter itu.
“Saya kira maksimal harga Pertalite Rp 10.000, jangan di atas itu sebab akan sangat memberatkan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, bahwa lonjakan harga BBM non subsidi yang sudah terjadi pada Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex pada awal Agustus ini memang mempengaruhi angka inflasi.
Pihak bank sentral sepakat untuk mendongkrak BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) yang lama tertahan di angka 3,50 persen.
“Keputusan kenaikan suku bunga kebijakan itu sebagai langkah pre emptive dan forward looking memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga BBM non subsidi dan inflasi volatile food,” pungkasnya.[tat]
