Indonesiaplus.id – Bersama Dewan Teh Nasional dan Asosiasi Petani Teh Indonesia (APTEHINDO), Kementerian Ketenagakerjaan akan menyusun berbagai langkah tindak lanjut yang efektif dan terukur dalam penyelesaian berbagai persoalan yang menyangkut petani dan buruh teh.
Berbagai masalah yang dimaksud di antaranya terkait dengan pengupahan yang rendah dan sering dibayar telat, serta pembayaran pembelian pucuk teh yang menunggak hingga tujuh bulan.
Hadir dalam forum tersebut Gapoktan, kelompok tani teh, serikat pekerja teh, para pegiat teh rakyat, para kepala desa dan DPC APTEHINDO Kabupaten Batang, Pekalongan dan Banjarnegara.
“Forum ini menjadi arena tebuka bagi petani, buruh dan seluruh stakeholder untuk menyampaikan semua keluhan dan aspirasinya. Kemnaker lebih banyak mendengar dan menyerap seluruh aspirasi. Persoalan faktual, keluhan dan aspirasi tersebut menjadi bahan penting untuk dicarikan jalan keluar terbaik,” ucap Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydi Cakrawangsa saat berdialog dengan para pekerja/buruh, petani, pengepul, dan lainnya di Batang, Jawa Tengah, Jumat (21/7/2023).
Seusai berdialog, sore harinya ia memimpin tim yang terdiri dari Kemnaker, APTEHINDO dan serikat pekerja berjunjung ke pabrik dan bertemu dengan manajemen PT Pagilaran.
“Kami meminta penjelasan dari pihak PT terkait dengan berbagai persoalan yang mendzolimi rakyat tersebut,” ucapnya.[tat]
