Indonesiaplus.id – Seluruh elemen masyarakat diminta untuk secara proaktif membantu mencegah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural/ilegal.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah sebagai respons atas kasus sejumlah WNI yang menjadi korban penempatan bekerja di Kamboja.
“Pencegahan penempatan PMI secara nonprosedural akan berjalan efektif melalui keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, sehingga berbagai kasus penempatan PMI nonprosedural ini tidak lagi terulang, ” ujar Menaker Ida di Jakarkta, Jumat (26/8/2022).
Sebagai langkah proaktif dapat dilakukan masyarakat dengan memahami proses dan tahapan penempatan yang benar, berbagai modus penipuan lowongan kerja, hingga cara melaporkan tindak penipuan penempatan PMI nonprosedural.
“Melalui peran aktif masyarakat, berbagai kasus penempatan PMI nonprosedural atau ilegal benar-benar dapat dicegah,” ungkapnya.
Terkait 446 WNI yang menjadi korban penipuan perusahaan online palsu di Kamboja, Menaker mengatakan bahwa Kementerian dan lembaga terkait yakni Kemlu, Perwakilan RI, Kemnaker, Kemkumham, KSP, BP2MI, POLRI, dan Kemenkominfo, terus berupaya mengambil langkah konkret menyelesaikan permasalahan tersebut, utamanya memulangkan WNI yang berada di Kamboja.
Sesuai hasil rapat intern pemerintah telah disepakati terus melakukan upaya pencegahan. Berbagai upaya di antaranya dengan melakukan sosialisasi secara masif, serta men-take down iklan-iklan yang tidak benar terkait lowongan pekerjaan ke luar negeri.
“Juga, Pemerintah terus mengejar pelaku penempatan nonprosedural atau ilegal tersebut, sehingga kasus ini tidak berulang ke depannya,” tandas Menaker.
Apresiasi Menaker kepada Kemlu dan KBRI Phnom Penh yang telah melakukan penanganan kasus WNI korban penipuan perusahaan online scam di Kamboja.
Juga, berbagai upaya diplomasi dilakukan pada tingkat tinggi berupa pertemuan Menlu RI dengan Mendagri dan Kepala Kepolisian Kamboja.[mar]
