Indonesiapluls.id – Aparat penegak hukum harus memahami apa itu radikal dan kritis. Sebab jika gagal paham, bakal banyak korban kriminalisasi lantaran sikap kritis yang dianggap radikal.
“Harus memahami pandangan kritis, keras, yang disampaikan vulgar dan pandangan yang disebut radikal. Bila salah menanganinya orang kritis bisa dikatakan radikal dan akan banyak korban,” ujar Sekjen Dewan Masjid Indonesia (DMI) Imam Addaruquthni baru-baru ini di Jakarta.
Saat ini, kata Imam, justru lebih banyak penceramah kritis dibandingkan radikal. Aparat mesti memahami paradigma radikal dan paradigma kritis. Paradigma radikal yaitu ingin menang sendiri, benar sendiri, dan orang lain langsung dianggapnya sesat.
“Radikal paradigmanya penyesatan, takfir, mengkafir-kafirkan orang. Kalau kritis ya enggak masalah. Tapi dijaga bagaimana tetap aman dan tertib itu tugas aparat menjaga keamanan dan ketertiban, jangan kemudian harus ada korban, maka itu harus diatasi harus ada penyuluhan dan sebagainya,” katanya.
Ke dapan, agar digelar diskusi membahas apa itu radikalisme dengan mengundang para ustaz, kiai, khatib, dan lainnya. “Setidaknya ada Focuss Group Discussion mengenai isu soal apa itu yang disebut radikal di masjid, saya kira perlu di-FGD-kan. Khatib, kiai, diundang saja, enggak masalah,” tandasnya.
Paradigma radikalisme dan kritis tidak bisa disamakan. Misalnya ketika seorang ustaz berceramah di masjid, lantas isi ceramahnya mengkritik situasi kenegaraan, maka ini tidak bisa disebut radikal.
“Radikal jangan dicampuradukkan antara pengertian kritis dengan pengertian radikal yang mengarah pada pemberontakan dan terorisme yang tidak dibenarkan, sejauh ini tidak ada yang begitu,” ungkapnya.
Namun, sering dikacaukan pengertian terhadap sikap kritis dan radikal padahal dua hal berbeda. Pernyataan kritik yang membangun, sebetulnya berguna bagi pemerintah. Memang terkadang masyarakat salah paham atau pemerintah juga salah paham dalam beberapa hal tertentu.
“Seperti ada penceramah bilang ini negara penuh dengan koruptor, ini kritik sekaligus manfaat bagi pemerintah. Keliru kalau disamakan dengan radikal karena radikalisme bukan seperti itu,” pungkasnya.[mus]
