Rabu, 4 Oktober 2017
Indonesiaplus.id – Di hadapan ratusan pengusaha Tanah Air, Presiden Joko Widodo blak-blakan soal sejumlah potensi isu yang muncul sebelum Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah pelemahan daya beli masyarakat pada kuartal kedua tahun ini. Padahal, pertumbuhan jasa kurir meningkat hingga 130 persen. Hal itu merupakan bukti daya beli tidak melemah melainkan terjadi pergeseran pola konsumsi dari offline menjadi online.
“Daya beli turun itu isunya. Tapi saya melihat siapa yang ngomong, politik, oh enggak apa. Kalau pengusaha murni yang bicara akan saya ajak ngomong. Kalau orang politik kan emang tugasnya itu, membuat isu-isus untuk 2019. Sudah kita blak-blakan saja,” ujar Jokowi saat menutup Rakornas Kadin 2017 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (3/10/2017) malam.
Saat ini, sambung Presiden, pemerintah belum memiliki formula khusus menghitung daya beli secara online karena banyak masyarakat yang melakukan jual beli daring di sosial media seperti Facebook dan Instagram. Bahkan, pemerintah masih merumuskan skema pajak e-commerce.
“Ada shifting dari offline ke online. Sama ini, di China juga sama. Kalau kita ngitungnya dari online yang gede-gede. Misalnya Bukalapak, Blibli, enggak muncul. Karena orang jualan lewat Instagram, Facebook. Ini angka yang tidak bisa dilacak dengan baik. Lacaknya dari mana? Jasa kurir,” katanya.
Selain itu, ada keheranan dengan komplain dunia usaha tentang menjamurnya anak perusahaan BUMN. Tercatat 118 perusahaan pelat merah melahirkan sedikitnya 800 anak perusahaan hingga 2017.
Presiden menilai, jumlah anak perusahaan BUMN yang ada saat ini muncul jauh sebelum dirinya menjabat orang nomor satu di Indonesia. Presiden mengaku heran kenapa hal tersebut baru dikeluhkan menjelang masa pemerintahannya berakhir.
“Tapi yang buat anak cucu cicit bukan saya, kan sudah ada dari dulu. Kenapa ngomongnya baru sekarang bapak ibu? Jangan-jangan juga ada yang main politik,” katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta 800 anak perusahan BUMN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dilebur. Usulan tersebut disampaikan kepada para menteri dalam sidang kabinet paripurna. “Saya perintahkan kemarin 800 anak perusahaan itu dimerger. Atau kalau perlu dijual,” tandasnya.[Mus]
