POLITICS

Hamburkan Uang, Pelatihan Online Kartu Prakerja Perlu Dikaji Ulang

Indonesiaplus.id – Pelatihan berbasis daring dalam kebijakan Kartu Prakerja tidak tepat, di tengah pandemi corona seperti saat ini.

Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Anas Thahir bahwa pelatihan itu menghabiskan anggaran Rp 5,6 triliun dari Rp 20 triliun dana yang dianggarkan untuk program Kartu Prakerja.

“Saya kira saat ini banyak pengangguran karena lesunya sektor industri, bukan pekerja baru yang membutuhkan pelatihan sehingga mereka pekerja lama membutuhkan bantuan tunai untuk bertahan hidup,” ungkap Anas di Jakarta, Jumat (17/4/2020).

Di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah semestinya fokus menjaga konsumsi masyarakat.

Berdasarkan struktur perekonomian Indonesia, kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi domestik. Sepanjang 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu mencapai 2,73 persen.

Berdasarkan dari data tersebut, salah satu cara menjaga agar konsumsi rumah tangga tak goyah adalah dengan memberikan bantuan-bantuan tunai.

“Itu berarti seharusnya pemerintah bukan memberikan bantuan yang sifatnya pelatihan seperti kartu Prakerja,” katanya.

Anggaran pelatihan online kurang bermanfaat untuk penerima bantuan, bahkan hanya akan dinilai sebagai proyek yang hanya menguntungkan penyedia jasa pelatihan.

“Jadi memang berbeda jika Kartu Prakerja dialihkan dengan bantuan tunai bagi pekerja terdampak PHK atau masyarakat terdampak Covid-19, akan ada multiplier effect bagi perekonomian,” katanya.

Namun, jika tetap diperlukan adanya pelatihan online jumlahnya dikurangi dan harus sesuai dengan tepat sasaran, yaitu diperuntukkan bagi mereka yang memang baru mau memasuki dunia kerja.

Selain itu, penunjukkan penyelenggara pelatihan online harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dan ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Tentu saja, agar tidak muncul temuan adanya penyalahgunaan prosedur di kemudian hari.

“Kami minta pemerintah memastikan anggaran Rp 20 triliun dari kartu Prakerja benar-benar efektif tersalurkan dan sesuai kondisi dan kebutuhan saat ini. Jangan hanya menjadi proyek kurang berguna dan terksesan menghambur-hamburkan dana,” tandasnya.[mus]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close