Selasa, 1 Mei 2018
Indonesiaplus.id – Sikap defensif pemerintah dan temuan Ombudsman RI (ORI), soal Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi polemik yang krusial pada peringatan Hari Buruh 2018.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Okky Asokawati, menanggapi sisi lain soal penggunaan TKA. “Sebenarnya poin itu ada persoalan di TKA di Indonesia,” ujarnya.
Pemerintah, kata Okky, harus segera menindaklanjuti temuan ORI. “Tindak tegas siapa saja yang terlibat dalam proses masuknya TKA ilegal. Ini soal kedaulatan NKRI dan kedaulatan buruh Indonesia,” katnya.
Pengawasan ketenagakerjaan harus ditingkatkan, khususnya kepada perusahaan-perusahaan maupun proyek-proyek. Hal yang sama menyangkut kesehatan, dan keselamatan kerja (K3), jaminan sosial bagi pekerja, dan pengawasan terhadap pekerja anak.
Terkait pengawasan, Disnaker Provinsi harus proaktif melakukan koordinasi dengan Pemerintah kabupaten/kota karena Pemprov yang bisa memberikan law enforcment.
Pengaturan TKA melalui Perpres 20/2018. Menurut dia, pengaturan ini harus dipastikan ada proses transfer knowledge antara TKA dengan pekerja Indonesia karena esensi dibolehkannya TKA ke Indonesia agar terjadi proses alih pengetahuan.
“Menteri Tenaga Kerja juga harus memastikan segera membuat aturan turunan terkait pelaksanaan Perpres tersebut untuk memastikan Perpres ini tidak missleading,” tandasnya.
Selain itu, pemerintah harus segera nenyesuaikan kebijakan di sektor ketenegakerjaan dengan era digitalisasi. Sebagaimana status pengemudi transportasi online dengan penyedia layanan aplikasi.
Pemerintah harus membuat instrumen soal tersebut karena ratusan ribu pekerja di sektor ini harus mendapat perlindungan hukum ketenagakerjaan.
Termasuk, memandang Badan Latihan Kerja (BLK) harus melakukan pelatihan kepada calon pekerja dengan materi yang bermuatan komputerisasi agar proses link&match terjadi dengan baik.
Pemerintah harus punya data penyerapan tenaga kerja terbanyak dan yang berpotensi berkembang di sektor apa karena itu berkaitan dengan jenis pelatihan di BLK. “Jadi pemerintah harus visioner,” pungkas Sekretaris Dewan Pakar DPP PPP itu.[Sap]
