HUMANITIES

Strategi Meraih Sejahtera Pasca Pandemi Covid-19*

Indonesiaplus.id – Saat ini dunia tengah menghadapi pandemi Covid-19. Hingga awal Juni 2020, tercatat 213 negara melaporkan kasus Covid-19 dan mereka tengah melakukan berbagai upaya penanganan. Di Indonesia, kasus Covid-19 hingga awal Juni 2020 tercatat positif 32.033 orang, sembuh 10.904 orang, serta meninggal 10.904 orang, (www.detik.com).

Tidak saja di sektor kesehatan, melainkan seluruh lini kehidupan terkena berdampak pandemi Covid-19, salah satunya aspek kesejahteraan sosial. Di mana, keluarga miskin yang tengah berjuang melampaui garis kemiskinan yang mengandalkan bantuan, serta melemahkan pekerja sektor informal, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), secara otomatis melahirkan orang miskin baru yang perlu mendapat perlindungan dari negara.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah menambah 25 % alokasi anggaran bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi Rp 37,4 triliun sehingga bantuan setiap komponen naik, penerima manfaat bertambah, serta diberikan setiap bulan (Pikiran Rakyat, 5 Juni 2020). Belum termasuk realokasi anggaran Rp 43,7 triliun untuk melindungi kelompok rentan, berisiko dan kurang beruntung.

Kebijakan Perlindungan Sosial dalam Jaring Pengaman Sosial

Perlindungan Sosial menurut Asian Development Bank’s (ADB) adalah sebagai perangkat kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan dengan mempromosikan pasar tenaga kerja yang efisien, mengurangi paparan masyarakat terhadap resiko, serta meningkatkan kecakapan mereka untuk melindungi diri dari bahaya dan ancaman kehilangan pendapatan.

Dalam pandangan Edi Suharto (2009), perlindungan sosial merupakan segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka yang hidup di dalam kemiskinan. Perlindungan sosial dalam makna luas adalah seperangkat kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan (poverty), kerentanan (vulnerability), dan ketidakmerataan (inequality).

Sedangkan, tujuan dari kebijakan Perlindungan Sosial adalah mencegah dan mengurangi resiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan, meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan dan ketidakamanan sosial-ekonomi, dan memungkinkan berbagai kelompok miskin untuk memiliki standar hidup yang bermartabat.

Adapun bentuk perlindungan sosial, berupa bantuan sosial (bansos) atau social assistance; asuransi sosial (social insurance); pelayanan sosial (social services); skema berbasis mikro dan area (micro and area based scheme); dan perlindungan anak (child protections) (ADB’s, 2001; ESCAP, United Nations dalam Abu Huraerah, 2019; Barrientos and Santibanez, 2009). Kebijakan Perlindungan Sosial dalam skema Jaring Pengaman Sosial masa Covid-19, adalah wujud bantuan sosial (Social Assistance). Kebijakan ini bukan tanpa kendala.

Sementara itu, bansos sejenis di masa sebelum Covid-19, selalu memiliki catatan mulai dari penyebaran tidak merata, distribusi bantuan tidak tepat sasaran, lemahnya koordinasi, berpotensi munculnya praktik korupsi dan nepotisme, serta ketergantungan penerima manfaat terhadap bantuan. Beberapa catatan di atas muncul kembali, seperti pemerintah daerah menunda bantuan karena masalah validasi data, ada warga protes dan cemburu karena merasa berhak tetapi tidak mendapatkan bantuan, dan ada juga warga menolak bantuan karena merasa tidak layak dibantu.

Berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menyebutkan, bahwa fokus perlindungan sosial terbatas pada mitigasi kemiskinan jangka pendek dan perlindungan bagi masyarakat karena goncangan akibat bencana alam/sosial, pengangguran hingga kematian, seringkali dikritik cenderung memakan banyak anggaran serta dapat menjadi disinsentif bagi masyarakat untuk lebih mandiri.

Tak ayal, kritik terhadap perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah kerap muncul yang selalu dikaitkan dengan kebijakan yang mahal, boros sehingga tidak memberikan manfaat dan kontradiktif bagi pembangunan ekonomi (Adam, Hauff and John, 2002).

Pada kenyataannya, justru sebaliknya banyak pihak memberikan penilaian positif terhadap kebijakan perlindungan sosial. Kebijakan ini justru memberi kontribusi penting bagi pencapaian keadilan sosial bangsa sebagai perwujudan pemenuhan hak warga negara, dapat mencegah atau memberi kompensasi terhadap dampak-dampak negatif yang timbul, dan menciptakan modal manusia dan pra kondisi bagi penguatan produktivitas ekonomi yang memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi jangka panjang.

Perlindungan sosial juga telah membangun dan merealisasikan masyarakat yang humanis dan tingkat kesejahteraan sosial yang tinggi (Adam, Hauff and John, 2002; Abramovitz, 1981).

Menyikapi kritik tersebut, seharusnya menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah, sehingga ketika menjalankan program harus mempertimbangkan berbagai analisis dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang terjadi sehingga dapat dicarikan solusi terbaik agar program dapat berjalan secara efektif.

Solusi dari BAPPENAS untuk tetap fokus kepada aspek perlindungan jangka pendek, kebijakan perlindungan sosial harus diarahkan kepada upaya tindakan preventif dan promotif jangka panjang serta ke depannya memiliki peran transformatif meningkatkan status dan membuka lebih banyak peluang penghidupan bagi kelompok masyarakat yang termarjinalkan (BAPPENAS, 2014).

Strategi efektif

Bansos bisa diberikan secara langsung dalam bentuk uang (in-cash transfers), dan dalam bentuk barang dan pelayanan (in-kind transfers). Dalam situasi Covid-19 saat ini, bantuan yang diberikan bersifat sementara dan sudah ditetapkan sampai Desember 2020. Berbagai pengembangan kegiatan dan penambahan anggaran Rp 43,7 triliun yang sudah dikeluarkan, masih terfokus sebagian besar (65%) kepada in-cash transfers seperti PKH, bansos khusus keluarga rentan dan terkena dampak Covid-19, serta Bantuan Sosial Tunai (BST) keluarga Non PKH.

Maka dipandang perlu ada penambahan skema bantuan dalam bentuk in-kind transfers, berupa barang ataupun pelayanan sosial. Bantuan berupa barang bisa diperluas melalui pemberian Alat Pelindung Diri (APD) kepada para Garda Terdepan penanganan Covid-19 yaitu tenaga medis (Dokter dan Perawat), pendamping orang rentan (ODP/PDP), dan relawan pelayanan. Bantuan barang bisa diperluas terhadap para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terdampak Covid-19, sehingga memerlukan alat bantu mobilitas seperti penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, penyalahguna NAPZA, Orang Dengan HIV dan sebagainya (bantuan kursi roda, tongkat ketiak, komputer Braille dll).

Saat ini, bantuan dalam bentuk pelayanan sosial sudah berjalan, baik berupa Layanan Dukungan Psikososial (LDP), layanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), riset dan penelitian cepat, serta layanan kehumasan (infografis, poster, meme). Pelibatan berbagai unsur dan stakeholder internal dan eksternal Kementerian Sosial perlu dilakukan, sehingga aktor pelaksana program adalah kolaborasi serasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan pihak swasta.

Kolaborasi antara Pusat dan Pemerintah Daerah

Untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan, implementasi dan pengawasan program. Kolaborasi perlu dilakukan sejak perancangan program sehingga keserasian dan keterpaduan daya dukung berbagai pihak terbentuk sejak awal, sehingga tidak ada lagi kendala perbedaan data penerima manfaat, mana data yang lebih valid, serta kendala dalam mekanisme distribusi bantuan.

Detile mekanisme terkait alur kerja distribusi bantuan harus dirumuskan secara bersama dan terkoordinasi sehingga tidak terjadi pemberian bantuan sosial di masyarakat tidak maksimal atau bahkan tidak tepat sasaran. Strategi ini bisa melibatkan tokoh masyarakat (ketua RT/RW/pemuda/kader masyarakat), dan juga memberdayakan pilar-pilar kesejahteraan sosial di masyarakat (PSM, Karang Taruna, TKSK, Pendamping sosial dll).

Adapun mewujudkan perlindungan bagi angkatan kerja khususnya bagi mereka yang terkena PHK selama pandemi covid-19. Dengan kebijakan bekerja harus dari rumah, namun bagi sebagian angkatan kerja kelihatannya masih belum begitu siap. Untuk memulihkan kembali pelaksanaan kerja kedepan perlu melakukan beberapa hal berikut:

a) Asesmen pasar kerja,dengan memetakan kecenderungan demografis, pengangguran, sektor-sektor penyerap tenaga kerja, aliran migrasi, dan jumlah serta penyebab tumbuhnya sektor informal;

b) Menciptakan Program pasar kerja aktif, dengan penciptaan lapangan kerja langsung terutama bagi yang terkena PHK selama pandemi covid-19 sudah seharusnya direkrut kembali untuk melakukan pekerjaan pada bidangnya, atau pelayanan kerja yang menghubungkan antara pencari dan pemerlu pekerjaan terutama bagi angkatan kerja pemula, dan pengembangan keterampilan kerja;

c) Menyediakan Pasar kerja pasif, dengan penyediaan asuransi pengangguran, dukungan pendapatan, kerangka legislasi yang tepat dan dapat menjamin keseimbangan antara efisiensi ekonomi dengan perlindungan kerja.

Dalam implementasi di lapangan, perlindungan sosial tidak hanya berfokus dalam program perlindungan jangka pendek, tetapi harus berkembang kepada tindakan preventif, promotif dan jangka panjang. Komponen perlindungan terdiri dari berbagai kebijakan yang bertujuan memastikan tingkat kesejahteraan minimal untuk masyarakat yang kesusahan. Pencegahan merupakan berbagai kebijakan yang bertujuan mencegah masyarakat yang tergolong rentan jatuh dibawah standar kesejahteraan yang ditentukan. Komponen promosi mencakup kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan setiap individu di masa mendatang.

Program Jaring Pengaman Sosial Kemensos sudah diarahkan kepada perlindungan dan pencegahan kelompok masyarakat rentan dan terdampak Covid-19. Peningkatan kebijakan program perlu dilakukan pasca berakhirnya kondisi Pendemi Covid-19. Para penerima manfaat program Jaring Pengaman Sosial di era Covid-19, tetap dialokasikan untuk mendapatkan bantuan sosial berkelanjutan, melalui berbagai skema yang memberikan perlindungan secara memadai agar mereka memiliki kemampuan secara mandiri dan terhindar dari penciptaan budaya ketergantungan diantara penerima manfaat.

Selain itu, Kemensos dapat menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) melalui skema sharing budget dalam pengalokasian anggaran bantuan sosial. Sedangkan, sektor swasta juga dilibatkan melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga kontributor pendanaan diperoleh dari berbagai sumber.

Pada titik akhir, dari program jaring pengaman sosial dapat berjalan secara terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan. Program tidak hanya menghasilkan output kepada perlindungan terhadap PPKS, kelompok rentan dan masyarakat yang terdampak Covid-19 berjangka pendek saja, akan tetapi lebih dari itu juga menghasilkan outcome berupa penerima manfaat mampu memenuhi kebutuhan dasar, memiliki akses kepada sumber-sumber yang diperlukan, mampu mempertahankan kesinambungan hidupnya, mampu mengatasi resiko goncangan hidup, serta memiliki standar hidup bermartabat yang dapat memutus mata rantai kemiskinan kepada generasi selanjutnya.

*) Moch Zaenal Hakim, Dosen Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung

Show More

Related Articles

Back to top button
Close