Sabtu, 24 Desember 2016
Indonesiaplus.id – Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar Israel menghentikan pembangunan pemukimannya di wilayah Palestina.
Menurut juru Bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rdainah, resolusi PBB itu merupakan tamparan keras bagi kebijakan Israel yang berpotensi mendatangkan dukungan baru bagi Palestina merdeka.
“Resolusi Dewan Keamanan PBB merupakan pukulan keras bagi kebijakan Israel. Kecaman internasional terhadap pembangunan pemukiman Israel bulat dan akan mendatangkan dukungan yang lebih besar untuk solusi dua negara,” ujar Nabil, seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (24/12/2016).
Sementara itu, Kepala Perunding Palestina, Saeb Erekat menilai keluarnya resolusi DK PBB itu merupakan kemenangan bagi hukum internasional dan warga sipil.
“Inilah hari kemenangan bagi hukum internasional, kemenangan untuk warga sipil atas harga yang harus dibayar, dan penolakan total kepada pasukan ekstremis di Israel,” katanya.
Menlu AS John Kerry menyerukan Israel dan Palestina memajukan kemungkinan solusi dua negara pasca keluarnya resolusi itu. Resolusi DK PBB keluar setelah AS abstain dan tidak menggunakan hak veto.
AS, kata Kerry, tidak setuju dengan setiap aspek dalam resolusi. Namun demikian, mempertimbangkan PBB yang benar-benar mengutuk aktivitas kekerasan, hasutan, dan pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina.
“AS menyerukan kepada kedua belah pihak agar mengambil langkah-langkah konstruktif untuk membalikkan tren dan memajukan prospek solusi dua negara,” serunya.
Pemerintah Israel berharap bisa bekerja sama dengan Presiden AS terpilih Donald Trump melawan efek dari resolusi DK PBB tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut pemerintahan Obama tidak hanya gagal melindungi Israel dari kelompok-kelompok tertentu di PBB, juga berkolusi di belakang layar.
“Israel berharap bekerja sama dengan Presiden Trump dan dengan seluruh teman kami di Kongres, baik Republikan maupun Demokrat, untuk menghilangkan efek berbahaya dari resolusi yang absurd ini,” tandas Netanyahu.[Fat]
