Jumat, 12 Oktober 2018
Indonesiaplus.id – Aliansi “Five Eyes” yang terdiri dari Amerika Serikat (AS), Australia, Inggris, Kanada, dan Selendia Baru dilaporkan telah melakukan pertukaran informasi rahasia tentang kegiatan luar negeri Cina sejak awal tahun ini.
Pertukaran informasi tersebut mencakup kegiatan negara-negara yang sehaluan dengan Beijing. Beberapa pejabat yang enggan dipublikasikan identitasnya mengatakan, peningkatan kerja sama itu merupakan ekspansi informal aliansi “Five Eyes” pada isu spesifik, yakni gangguan asing.
Cina dan Rusia adalah dua negara yang masuk dalam radar bidikan. “Konsultasi dengan sekutu kami, dengan mitra yang sepemikiran, bagaimana menganggapi strategi internasional Cina yang sering dan mengumpulkan momentum,” ujar seorang pejabat AS. Namun dia tak mengomentari pertukaran informasi intelijen terkait Cina.
Seorang pejabat dari salah satu negara anggota Five Eyes mengaku telah bepergian secara ekstensif selama setahun terakhir guna membahas kegiatan luar negeri Cina. “Guncangan tiba-tiba dari rezim otoriter mendorong koordinasi lebih dekat dan perluasan nyata pembagian informasi intelijen,” katanya.
Menurut para pejabat dari negara anggota Five Eyes, pembahasan kerja sama pertukaran informasi intelijen terkait kegiatan luar negeri Cina dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Pembahasan dilaksanakan, terutama dalam pertemuan bilateral negara-negara terkait.
Menurut dua orang sumber, Prancis terlibat dalam kerja sama itu. Namun negara-negara lain di luar Five Eyes, seperti Jerman dan Jepang, diisyratkan tak diundang dalam pertemuan kerja sama intelijen informal tersebut.
Semua negara anggota Five Eyes, termasuk Jepang dan Jerman, menolak mengomentari laporan tentang adanya kerja sama pertukaran informasi rahasia terkait kegiatan luar negeri Cina.
Sebuah pernyataan dirlis seusai pertemuan Five Eyes di Gold Coast, Australia, Agustus lalu, mengindikasikan negara-negara anggota berkoordinasi lebih dekat. Five Eyes ingin menggunakan kemitraan global dan mempercepat pembagian informasi tentang kegiatan intervensi asing.
Koordinasi internasional dipercepat secara paralel dengan gelombang kebijakan nasional membatasi investasi Cina, terutama di perusahaan teknologi sensitif. Pada Desember 2017, misalnya, Pemerintah Australia meluncurkan paket undang-undang memperketat lobi asing dan sumbangan politik.
Selain itu, Australia memperluas definisi spionase dan pengkhianatan terhadap negara. Paket undang-undang itu diterbitkan dengan mengutip kekhawatiran tentang pengaruh Cina.
Agustus lalu, Presiden AS Donald Trump menandatangani Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA). Melalui undang-undang itu, Trump mendorong penguatan wewenang Komite Investigasi Asing AS (CFIUS). Komite bertugas meninjau usulan investasi asing guna mempertimbangkan apakah mereka mengancam keamanan nasional atau tidak.[fat]
