Jumat, 21 September 2018
Indonesiaplus.id – Polemik impor beras yang mulai merembet ke mana-mana membuat gaduh suasana politik yang tengah persiapan pilpres 2019.
Presiden Joko Widodo disaranakn untuk memerintahkan Menko Perekonomian Darmin Nasution mengumpulkan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan serta Dirut Bulog.
Hal itu disampaikan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio bahwa yang punya tupoksi impor atau ekspor itu Menteri Perdagangan. Sebab, dia bisa impor komoditas khususnya, ketika ada rekomendasi dari kementerian teknis, Menteri Pertanian.
“Itu urusannya pertanian, sehingga Menteri Perdagangan tidak akan mengimpor komoditas yang diperlukan tanpa rekomendasi Menteri Pertanian,” ujar Agus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (20/9/2018).
Pihaknya telah berdiskusi dengan pengumpul data pertanian dari Institut Pertanian Bogor. Kesimpulannya, ada persoalan dalam data pertanian.
Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing, mengatakan, rakor merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh tiap kementerian/lembaga untuk mengambil keputusan.
Terlebih untuk memutuskan kebijakan impor pangan seperti pemenuhan beras masyarakat, agar tujuannya data impor terkoordinir dengan baik.
Rakor justru penting, sebab bisa mencegah adanya perbedaan data yang dimiliki oleh lembaga terkait. “Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog harus melakukan rakor. Itu kan sudah protap,” tandas Emrus.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, data proyeksi produksi beras yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian kerap meleset sehingga pemerintah melakukan impor.
Gaduhnya kisruh impor beras antara Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membuat DPR RI mendorong diadakan rapat dengar pendapat gabungan dengan mendatangkan Mendag dan Dirut Bulog dalam rapat di DPR.[Sal]
