Indonesiaplus.id – Pada Diskusi Panel KTT Pemerintah Dunia 2023, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan 5 pandangan terkait mengidentifikasi dan memastikan pasar tenaga kerja agar lebih resisten di masa depan, sehingga mampu menghadapi dunia kerja yang terus berubah.
Pertama, perlu terus berinvestasi dalam pekerjaan berkelanjutan dengan mempercepat pengembangan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat.
Menurut Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor mengatakan, bahwa perkembangan teknologi, demografi, lingkungan, dan globalisasi mempengaruhi permintaan keterampilan yang dibutuhkan oleh pekerja. Menjadi penting untuk menyediakan akses bagi individu untuk mengembangkan dan memperkuat keterampilan mereka.
“Investasi dalam pelatihan dan kapasitas pekerja, serta pembelajaran sepanjang hayat membantu mempersiapkan pekerja, terutama pekerja migran, kaum muda, perempuan, pekerja di perekonomian informal, dan penyandang disabilitas, untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan,” ujar Wamenaker mewakili Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Dubai, UEA, Selasa (14/2/2023).
Kedua, perlu memastikan semua pekerja mendapatkan keuntungan dari proses pembangunan. Upaya tersebut, semua pihak harus mengembangkan kebijakan ketenagakerjaan yang dapat menanggapi dengan baik hak-hak pekerja maupun situasi global dan nasional yang selalu berubah. Kebijakan ini harus inklusif bagi semua pekerja, termasuk perempuan, pemuda, lansia, dan penyandang disabilitas.
Ketiga, perlu membangun pondasi yang kuat untuk perlindungan sosial dan pekerjaan. Wamenaker menandaskan, bahwa perlindungan sosial dan ketenagakerjaan yang komprehensif, memadai, dan efektif merupakan pilar utama pertumbuhan inklusif. “Pekerja juga berkontribusi untuk memastikan pasar kerja yang berkelanjutan, adil, dan inklusif, serta mendorong ketahanan yang lebih besar di ekonomi kita,” ucap Wamenaker.
Keempat, Pemerintah Indonesia terus mendukung UMKM sebagai Instrumen Penciptaan Lapangan Kerja.
Wamenaker mengatakan, UMKM berkontribusi 90 persen terhadap aktivitas bisnis dan berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap penciptaan lapangan kerja di seluruh dunia. “Untuk itu, sangat penting untuk mempromosikan dan mendukung infrastruktur digital yang adil, berkualitas tinggi, terjangkau, dan inklusif untuk mendukung UMKM dalam membantu pertumbuhan bisnis mereka,” tandas Wamenaker.
Kalima, perlu memperkuat multilateralisme untuk mempromosikan agenda yang berpusat pada manusia. “Suara semua negara, baik besar maupun kecil, maju maupun berkembang harus sama pentingnya. Karena itu mengapa kita membutuhkan pembaruan multilateralisme yang sesuai dengan tujuan dan waktunya,” pungkas Wamenaker.[tat]
