Ahad, 21 April 2019
Indonesiaplus.id – Terkait kasus kolusi kubu Presiden AS Donald Trump dengan Rusia pada Kamis (18/4) waktu setempat.
Kementerian Kehakiman AS merilis laporan Jaksa Khusus Robert Mueller.
Berdasarkan laporan dari 22 bulan penyelidikan itu menyatakan bahwa tidak ada bukti kuat tentang kolusi antara tim kampanye Trump dan Kremlin. Namun, bukan berarti Trump bebas dari semua tuduhan.
Melalui laporan tersebut, Jaksa Agung AS William Barr hanya merilis sebagian dari laporan asli. Sebanyak 12 kasus sengaja dihilangkan oleh kementerian.
Namun, laporan tersebut memberi pesan yang cukup tegas dari Mueller bahwa Trump tidak melakukan tindakan kriminal.
Menurut Barr, tim kampanye tahu bahwa mereka akan diuntungkan jika tindakan ilegal Rusia untuk meretas e-mail Hillary Clinton berhasil. Namun, mereka pada akhirnya memutuskan untuk tak ikut campur atau membantu aksi kriminal tersebut.
“Kami tidak menemukan bukti bahwa tim kampanye bersekongkol atau berkoordinasi dengan pemerintah Rusia terkait intervensi pemilu,” ujar Mueller dalam laporan yang dilansir CNN.
Mueller menegaskan dirinya tak bisa membersihkan nama ayah Ivanka Trump itu terkait upaya menghalangi penyelidikan. Dia menyebutkan, setidaknya ada 10 insiden di mana presiden berusaha menghalangi kerja jaksa khusus.
Bahkan, Trump sempat meminta kepada kuasa hukum Gedung Putih Don McGahn untuk mencabut jabatan Mueller. Hanya, permintaannya tak pernah digubris. Sehingga, dia tak sampai masuk ke ranah pelanggaran hukum.
“Upaya presiden untuk memengaruhi investigasi gagal karena bawahannya menolak perintah. Jadi, kami tidak bisa menyatakan bahwa dia benar-benar bersih,” tegasnya menurut AFP.
Mendengar laporan tersebut, Trump tetap mengklaim bahwa laporan itu hanyalah kesaksian palsu dari lawan politiknya. “Tidak ada kolusi ataupun upaya menghalangi. Hoaks ini seharusnya tidak pernah terjadi,” ujar suami Melania Trump itu.
Namun, Partai Demokrat tak menyerah begitu saja. Mereka berjanji terus menyelidiki semua kasus yang pernah diselidiki Mueller. Politikus Demokrat meminta akses terhadap dokumen asli yang disimpan Kementerian Kehakiman. Bahkan, mereka berusaha mengundang Mueller ke rapat terbuka.
“Jadi, ada satu-satunya cara untuk mengembalikan kepercayaan rakyat adalah membuat Mueller bicara sendiri di depan umum,” tandas Ketua DPR AS Nancy Pelosi.[fat]
