Rabu, 1 Agustus 2018
Indonesiaplus.id – Rencana pemerintah membentuk tim gabungan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu mengusik Partai Gerindra.
Pasalnya, rencana bermotif politis dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, pemerintah sudah mentok mencari cara menghadapi Gerindra dan kekuatan oposisi lainnya yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
Karena itu dimunculkan isu pelanggaran HAM. “Ini menunjukkan pemerintah sudah mentok untuk hadapi Prabowo, tidak ada lagi isu lain yang mau diangkat gitu,” ujar Fadli di kediaman Neno Warisman, Kelapa Dua, Depok, Selasa (31/7/2018).
Fadli meminta agar masa lalu jangan diperdebatkan. Justru dia mengimbau pemerintah untuk berdebat soal masa kekinian dan yang akan datang. “Memang mungkin pemerintah tidak berani adu debat argumentasi soal isu kekinian,” katanya.
Fadli menilai pemerintah senang berdebat soal masa lalu dengan harapan adanya celah kepada Prabowo.
“Jika mau debat soal isu sekarang dan yang akan datang dong, bukan isu masa lalu, kayak kurang kerjaan aja,” tandasnya.[Mus]
