Indonesiaplus.id – Berbagai spekulasi mencuat, terutama siapa nama yang akan diserahkan ke dewan untuk dilakukan fit and proper test. Pasalnya, hingga kini Presiden Joko Widodo belum mengajukan nama calon Panglima TNI ke DPR.
Menurut Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi bahwa ada sejumlah kemungkinan belum diajukannya nama calon panglima, terlebih Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki penisun pada November 2021.
Bisa jadi, kata Fahmi, belum diajukannya nama itu karena pertimbangan masih ada waktu hingga menuju November 2021. Sehingga tidak ada urgensi untuk diajukan nama pengganti dalam waktu dekat ini.
“Soal Pengusulan Panglima TNI adalah hak dan kewenangan Presiden, sehingga sepanjang tidak ada kebutuhan mendesak atau persoalan yang mengharuskan penggantian segera hanya Presiden berhak menentukan waktu terbaik untuk mengganti Panglima TNI dan mengusulkan calon penggantinya ke DPR,” tandas Fahmi, Selasa (27/7/2021).
Soal pertimbangan lain bisa jadi mengenai masa aktif kandidat. Namun, setidaknya ada dua nama kepala staf yang santer disebut di ruang publik, tetapi masa aktif dinilainya tidak terlalu lama dan hal ini bisa menjadi pertimbangannya.
Pada akhirnya nanti, Presiden akan memilih diantara salah satu kepala staf yang ada mengingat sudah menjadi ketentuan perundang-undangan. Kecuali, bisa jadi ada pertimbangan untuk penggantian kepala staf sehingga memunculkan nama baru.
Pertimbangan politik bisa menjadi alasan, sebab pergantian panglima sendiri tidak terlepas dari sebuah proses politik, karena Presiden mengusulkan dan dibawa ke DPR. Namun ia mengingatkan, jangan sampai ada unsur politis dan transaksional.
Dalam institusi TNI harus berada di luar kepentingan politik sesuai dengan amanat konstitusi dan perundang-undangan. “Jadi dari poin ini jelas, kepentingan politik itu niscaya tapi kan baru kali ini ada kontestasi calon panglima yang para politisi begitu getol mengarahkan pada nama tertentu,” katanya.
Reformasi telah mengamanatkan agar peran TNI tidak lagi berada pada wilayah politik kekuasaan. Seperti yang terjadi pada Orde Baru. Tetapi tetap harus netral, yang penting untuk dijaga bersama saat ini.
“Salah satu agenda Reformasi adalah menjadikan TNI sebagai alat negara yang profesional dan mumpuni dalam menegakkan kedaulatan dan keamanan nasional dengan membatasi peran dan pelibatannya di luar agenda politik negara. Apalagi dalam urusan-urusan politik sektoral bahkan elektoral. Saat ini, netralitas TNI mestinya adalah harga mati,” tegasnya.
Namun untuk saat ini terdapat dua nama jenderal mencuat kuat dan digadang akan menjadi Panglima TNI, yakni KSAL Laksamana Yudo Margono dan KSAD Jenderal Andika Perkasa.[had]
