POLITICS

Bursa Caketum PPP Ada Suharso Monoarfa, Sandiaga Uno dan Khofifah

Indonesiaplus.id – Menjelang pertengahan Desember 2020 suhu internal Partai Kabah mulai menghangat, sebab bakal digelar Muktaramar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Usai Plt Ketua Umum Suharso Monoarfa mendeklarasikan maju sebagai calon ketua umum (caketum), muncul sejumlah nama mentereng yang juga disebut berpotensi maju sebagai caketum.

Lalu, siapa saja mereka? Wakil Sekjen DPP PPP Ahmad Baidowi mengatakan, sejauh ini tokoh yang sudah mendeklarasikan diri maju sebagai caketum baru Suharso Monoarfa.

“Ada beberapa nama disebut-sebut bakal maju di antaranya anggota Watimpres Mardiono lalu Muqowam, politisi senior PPP,” ungkap Baidowi di Jakarta, Ahad (25/10/2020).

Juga, ada pula nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa diusulkan oleh DPW PPP Jawa Timur dan mantan wakil gubernur Jatim yang saat ini maju sebagai calon wali kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

“Memang Jatim mengusulkan nama Khofifah dan Gus Ipul, itu usulan dari DPW Jatim,” katanya.

Ternyata nama politikus Gerindra yang pernah maju sebagai calon wakil presiden, Sandiaga Uno juga diusulkan oleh sejumlah DPC sebagai salah satu caketum.

“Baru sekadar usulan saja, apakah benar-benar beliau maju belum tahu dan terdengar sudah konsolidasi kan Suharso Monoarfa melakukan konsolidasi ke beberapa DPW dan berkomunikasi dengan DPC-DPC disusul Mardiono menyiapkan tim pemenangan,” tandasnya.

Terkait nama Khofifah, Gus Ipul, dan Sandiaga Uno, sejauh ini baru sekadar usulan DPW Jatim. “Ada beberapa DPC mewacanakan Sandiaga Uno, kan hak mereka menyampaikan aspirasi tapi semua tergantung muktamirin siapa yang akan dipilih nanti,” ungkap Baidowi.

Pada Muktamar PPP yang bakal digelar pada pertengahan Desember di Makassar. Karena masih masa pandemi, pelaksanannya dilakukan dengan mengombinasikan offline dan online.

Wakil Ketua Baleg DPR ini menyatakan apakah dari luar kader bisa maju sebagai caketum? Baidowi mengatakan bahwa jika merujuk pada AD/ART partai maka ketum harus sudah satu periode di DPP atau DPW.

“AD/ART juga bisa diubah di muktamar makanya semua tergantung muktamirin. Kalau diubah, apakah diberlakukan pada Muktamar IX atau muktamar setelahnya, semua bergantung muktamirin,”pungkasnya.[mus]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close