Selasa, 10 Januari 2017
Indonesiaplus.id – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) di kota dan kabupaten Bima seharusnya Desember lalu, tapi ditunda karena kantor Pos penyalur turut terendam banjir.
“Hari ini, setelah semuanya siap baru bisa dialakukan pencairan pertama di Kota dan nanti siang di Kabupaten Bima, sekaligus untuk perluasan cakupan PKH, ” ujar Mensos di Kantor Wali Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (10/1/2017).
Pencairan hari ini, kata Mensos, bagi mereka adalah penerima pertama kali dari perluasan 2,5 juta se-Indonesia. Sedangkan, untuk proses verifikasi-validasi (veri-vali) sudah dilakukan sejak Maret tahun 2016.
“Bagi warga yang menjadi korban banjir bandang. Lalu, dia layak menerima (eligible) bantuan sosial PKH, maka kita akan melakukan validasi data baru. Ini merupakan data yang terverifikasi dari bulan Maret 2016, ” ucapnya.
Pada siang nanti, kami dari Kementerian Sosial (Kemensos) akan menyampaikan bantuan Jaminan Hidup (Jadup) bagi warga korban bencana banjir bandang di Kabupaten Bima.
“Juga, siang nanti akan menyampaikan perluasan cakupan PKH di Kabupaten Bima. Sebab, beda wilayah administrasi beda pula kami menyiapkan waktu untuk melakukan penyerahannya, ” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Mensos juga akan mengecek proses pemulihan pasca banjir bandang yang melanda Bima, NTB Rabu (21/12/2016) dan Jumat (23/12/2016).
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, bahwa banjir besar menerjang Kota Bima menyebabkan 105.758 jiwa terdampak di 5 Kecamatan, 33 kelurahan dan 104.378 jiwa mengungsi.
Kelima kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Rasanae Timur, Kecamatan Mpuda, Kecamatan Raba, Kecamatan Rasanae Barat, dan Kecamatan Asakota.
Di Kabupaten Bima, bencana banjir menyebabkan 608 jiwa terdampak di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Sape, Kecamatan Wawo, dan Kecamatan Ambalawi. Sedangkan, jumlah pengungsi di Kabupaten Bima mencapai 134 pengungsi.
“Hingga kini, Kemensos telah menyalurkan tiga bantuan dalam penanganan banjir bandang di Bima, NTB, yaitu logistik, Jaminan Hidup (Jadup), dan Bantuan Santunan Kematian (BSK), dengan total Rp 6,9 miliar,” katanya.[Hmd]
