Selasa, 16 Oktober 2018
Indonesiaplus.id – Saat ini media sosial (medsos) laksana hutan belantara. Tak heran, aksi saling hujat, menghina, dan menyebarkan berita tidak benar (hoaks) kian menjalar.
Pada tahun politik memasuki masa kampanye pileg dan pilpres, sejumlah akun, baik resmi maupun liar tampak gencar menyuarakan dan memvisualisasikan hal-hal negatif yang berpotensi merugikan orang lain maupun pihak tertentu.
UU ITE bagi pengguna medsos dengan sengaja menebar ujaran kebencian, SARA, hingga informasi bohong kepada publik terancam hukuman pidana.
Penegak hukum beserta pihak terkait tidak menoleransi para pelaku yang terbukti melanggar rambu penggunaan medsos, karena sebelumnya sudah mengimbau dan melakukan tindakan preventif dengan mengedepankan aspek pencegahan.
Menurut anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, lembaga pengawas pemilu fokus membahas terobosan menyangkut efektivitas penindakan dan pengawasan terhadap pengguna medsos negatif dengan unit Cyber Cryme Mabes Polri.
Bawaslu dan Polri bakal menindak tegas pengguna medsos yang terpantau gaduh, serta berupaya memecah belah masyarakat, jelang pesta demokrasi tahun depan.
“Kami tidak ingin (kegaduhan) di medsos menimbulkan efek ketidaknyamanan terhadap masyarakat umum. Sebab itu, penindakan dan pengawasan di medsos harus lebih efektif,” katanya di Jakarta, Senin (15/10/2018).
Belakangan, segelintir orang yang mengatasnamakan relawan maupun simpatisan capres dan cawapres diduga gadungan cenderung blak-blakan bahas keunggulan kandidat yang didukung dan jatuhkan pihak rival lewat penyebaran isu negatif.
Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilu mengatur, akun resmi yang akan digunakan untuk kampanye di medsos harus didaftarkan ke KPU. Jumlahnya pun dibatasi.
Harapan Afifuddin terhadap seluruh elemen masyarakat turut terlibat dalam memantau narasi politik yang bersifat gaduh dan memprovokasi.
Bawaslu memerintahkan jajaran ke daerah untuk peringatkan peserta pemilu mulai dari caleg, parpol hingga tim sukses agar bijak menggunakan medsos. Kebohongan Ratna Sarumpaet di medsos dengan tujuan menjatuhkan citra salah satu kandidat dijadikan contoh.
“Kebohongan publik Ratna Sarumpaet yang mengaku dianiaya orang tak dikenal sempat heboh karena cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral,” ujar Afifuddin.
Ketua Bawaslu Abhan tak memungkiri, pengawasan pengguna medsos merupakan tantangan terberat di tahun politik karena tak sedikit akun yang aktif, tapi tidak didaftarkan ke penyelenggara pemilu. Mayoritas akun yang bikin rusuh di berbagai platform mulai dari YouTube, Facebook, Twitter dan Instagram. Melalui akun anonim ini, sejumlah pihak memanfaatkan untuk memancing kerusuhan.
“Pengaruh medsos sangat besar terhadap masyarakat sehingga patut diatur agar menyebarkan nilai-nilai positif. Terkait penindakan, kami ingin para pelanggar dan perusuh ditindak tegas agar punya efek jera,” kata Abhan.
Kabaintelkam Polri Komjen Pol Lutfi Lubihanto mengatakan, polisi punya tanggung jawab besar untuk mengamankan pengguna medsos yang liar agar tidak terus memunculkan polemik selama masa kampanye hingga hari pemungutan suara pemilu berlangsung dan usai digelar.
Korps Bhayangkara, kata Lutfi, bakal aktif memantau narasi-narasi negatif yang seliweran di medsos dan menindak tegas.
Polisi bahkan memproduksi narasi positif guna melawan hal negatif yang potensial ganggu kenyamanan masyarakat dan membahayakan negara.
“Kami bertekad menjaga situsi medsos semakin baik dan jauh dari narasi negatif,” ujar Lutfi. Koordinator Nasional Laskar Rakyat Joko Widodo, Riano Oscha mengklaim mendapat instruksi resmi untuk menyebar narasi positif dan membangun di medsos.
Relawan telah mendapat asupan materi dan informasi tentang apa saja yang menjadi kampanye positif dari pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Sedikitnya dua narasi sudah siap dikemukakan. Pertama untuk melawan hoaks, fitnah, fakenews, serta bantah data bohong yang disebarkan. Selain itu, mengampanyekan hal positif terhadap pemerintah Joko Widodo.
Wakil Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera mengakui, kubunya menyasar penggunaan medsos untuk dulang suara mayoritas kaum milenial.
Barisan pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengklaim tetap mengedepankan etika dalam berkampanye di medsos. Tim, berupaya menekuni aturan agar efektif dalam berkampanye.[sap]
