Kamis, 8 Desember 2016
Indonesiaplus.id – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, panyaluaran bantuan sosial (bansos) Conditional Cash Transfer (CCT) atau Program Keluarga Harapan (PKH) di Papua memasuki sejarah baru, yaitu dengan format non tunai.
“Kami menyampaikan penyaluran bansos PKH memasuki sejarah baru di Papua dan Papua Barat, karena hari ini mulai dengan format non tunai, ” ujar Mensos usai penyaluran bansos PKH-KUBE dan peluncuran e-warong di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Rabu (7/12/2016).
Penyaluran pertama kali, kata Mensos, di Papua dan Papua Barat yang dimulai dari Wamena untuk periode Desember ini dengan menyasar sebanyak 436 keluarga penerima manfaat program.
“Untuk perluasan bansos PKH, kemarin digelar koorndinasi dengan wakil bupati dan kepala distrik sebagai langkah penyiapan data dengan system by name by address, ” ucapnya.
Bansos PKH akan dimulai awal 2017 dan dicairkan empat kali dalam setahun, yaitu Februari, Mei, September dan Desember. Setiap pencairan keluarga penerima manfaat menerima Rp 500 ribu.
“Penerima manfaat PKH atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bisa digunakan untuk mengakses bansos, seperti beras sejahtera (rastra) dan membeli kebutuhan pangan, ” katanya.
Kartu KKS tersebut bisa transaksikan di electronic warung gotong royong (e-warong) dari bansos yang ditopup Rp 110 ribu per bulan untuk membeli kebutuhan pangan yang berkualitas.
“Kartu bisa ditransaksikan dan dikonversikan di e-warong dengan kebutuhan pangan yang berkualtias, seperit beras, gula pasir dan minyak goreng, ” tandasnya.
Untuk mendukung PKH berjalan dengan baik, tadi malam juga telah digelar koordinasi dengan para pendamping PKH terkait perluasan program dan menghitung berapa kebutuhan pendamping baru.
“Peran pendamping begitu penting dalam PKH, sehingga tadi malam digelar pertemuan untuk perluasan dan menghitung berapa kebutuan pendamping baru. Jika topografi wilayah mudah diakses, setiap pendamping bisa menangani 200 keluarga penerima manfaat, ” pungkasnya.[Hmd]
