GLOBAL

Penghargaan Legion d’Honneur Assad Segera Dicabut Prancis

Rabu, 18 April 2018

Indonesiaplus.id – Penghargaan paling prestisius Legion d’Honneur untuk Presiden Suriah Bashar al-Assad bersiap dicabut pemerintah Prancis.

Pernyataan tersebut keluar beberapa jam sebelum Paris dan Rusia barter kata soal penyelidikan tuduhan serangan senjata kimia oleh rezim Assad di Kota Douma, Ghouta Timur, serta belum sepekan usai Prancis bersama AS dan Inggris melesatkan 103 rudal ke wilayah Suriah.

Grand Croix disematkan Prancis sebagai tingkatan tertinggi dalam Legion d’Honneur, kepada Assad pada 2001. Penyerahan dilakukan mantan Presiden Jacques Chirac.

Hanya Presiden Prancis yang berhak mencabut penghargaan yang telah diberikan kepada warga asing dan langkah ini sedang dipertimbangkan Presiden Emmanuel Macron.

‘’Pihak istana Elysee mengonfirmasi bahwa prosedur disipliner untuk mencabut Legion d’Honneur (Legion of Honour) sedang dilakukan,” pernyataan kantor Macron, Senin (16/4) malam waktu setempat atau Selasa (17/4) WIB.

Assad menerima penghargaan kehormatan tertinggi itu tidak lama setelah resmi berkuasa sepeninggal sang ayah, mendiang Hafez al-Assad. Presiden Rusia Vladimir Putin juga penerima Grand Croix yang disematkan oleh Chirac pada 2006.

Selain itu, pada 2010, Prancis mempermudah prosedur pencabutan penghargaan kreasi Napoleon itu dari penerima warga asing yang melakukan ‘’perilaku tidak terpuji”.

Presiden Assad dituduh melancarkan serangkaian serangan dengan senjata kimia kepada rakyatnya sejak konflik meletus pada 2011 dan telah merenggut sekitar 350 ribu nyawa.

Terakhir adalah tuduhan serangan dengan gas beracun klorin ke Douma, Ghouta Timur, Sabtu (7/4) malam, yang menewaskan 48 orang.

Damaskus disokong Rusia dan Iran, membantah. AS, Inggris, dan Prancis membalasnya dengan serangan rudal ke fasilitas-fasilitas riset dan program senjata kimia Suriah, Sabtu (14/4), tetapi serangan itu kemarin diakui Macron ‘’tidak mengubah apa pun”.

Setelah bersama Rusia dituding menghambat dengan dalih ‘’pertimbangan keamanan” atas misi delegasi pencari fakta dari Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) ke Douma, Suriah kemarin menyatakan delegasi OPCW telah memasuki kota di Ghouta Timur tersebut.

Pihak AS, Inggris, dan Prancis tetap meragukan garansi Suriah dan Rusia yang siap bekerja sama penuh dengan delegasi OPCW. Terlebih, mereka menuduh bukti-bukti penguat serangan gas klorin di Douma ‘’telah dimusnahkan”. Tuduhan ini memicu lagi amarah Suriah dan Rusia.

Sikap Assad yang terus bermesraan dengan Putin, khususnya dalam memberangus kekuatan pemberontak rezim Damaskus, memicu amarah Barat. Seluruhnya menjadi pertimbangan Macron mencabut penghargaan Grand Croix untuk Assad.

Di sisi lain, bukan ini saja Macron mencopot penghargaan tertinggi yang telah diberikan kepada warga negara asing. Penghargaan untuk ‘’raja” Hollywood Harvey Weinstein telah resmi ia cabut menyusul serangkaian tuduhan pelecehan seksual dan perkosaan.

Juga, Macron bertekad tidak mengobral lagi penyerahan Legion d’Honneur. Pada Peringatan Bastille Day Juli lalu, ia mengejutkan banyak pihak karena hanya memberikan 101 penghargaan dari biasanya 500-600 buah.

Setiap tahun sekitar 3.000 orang dinominasikan menerima penghargaan tersebut, termasuk 400 warga negara asing yang diakui ‘’berjasa” kepada Prancis maupun pembela hak asasi manusia, kebebasan pers, dan berbagai tindakan lain yang terpuji bagi kemanusiaan.

Penerima Legion berkewarganegaraan Prancis, penghargaan otomatis dicabut kala yang bersangkutan didakwa melakukan kejahatan yang bisa berujung pada hukuman penjara minimal satu tahun.

Juara Tour de France tujuh kali Lance Armstrong dipaksa kehilangan penghargaan setelah terbukti doping. Penghargaan milik desainer busana John Galliano juga dicabut menyusul pernyataan-pernyataannya dalam pengaruh alkohol yang anti-Yahudi.

Menilik standar-standar yang harus dipenuhi, tidak jarang pemberian Legion d’Honneur mengundang kontroversi. Pada 2016, mantan Presiden Francois Hollande dikecam berkat penghargaan kepada (kala itu) Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Nayef.

Padahal, ketika itu Riyadh dikecam keras gegara hukuman mati yang terus dijatuhkan oleh pengadilan Saudi. Sebuah vonis yang sekian lama dicap ‘’tidak manusiawi” oleh Prancis.[Fat]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close