Indonesiaplus.id – Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja (PB-KSP) dikabarkan batal menggelar aksi unjuk rasa di Istana Merdeka dan Gedung DPR RI, Selasa (3/6/2025). Keputusan tersebut lantaran para buruh telah diterima beraudiensi dengan pihak Pemerintah dan DPR RI.
“Usai berdiskusi yang panjang antara buruh dan pemerintah bersama DPR RI, maka diputuskan bahwa terhadap 4 tuntutan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan KSP-PB akan dicari kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak,” ujar Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, Senin (2/6/2025).
Pihak buruh direncanakan akan membahas empat tuntutan dengan pihak Pemerintah dan DPR RI pada Kamis, 5 Juni 2025. Keempat isu yang akan dibahas yakni tolak penghapusan sumbangan dan tunjangan pensiunan PT Pos Indonesia.
Lalu, angkat perbudakan mitra pos menjadi karyawan langsung PT Pos Indonesia, tolak kenaikan iuran dan KRIS BPJS Kesehatan serta stop PHK dan hapus outsorcing.
“Isu pensiunan PT Pos dan Mitra Pos, bahkan telah disepakati bahwa pada tanggal 5 Juni 2025 akan langsung dilakukan pertemuan dan perundingan dengan Menteri BUMN dan pimpinan Danantara untuk mencapai solusi bersama,” kata Said.
“Untuk dua isu lainnya, disepakati akan dibahas pada tanggal yang sama, yaitu 5 Juni 2025, bersama pimpinan KSP-PB, pemerintah, dan pimpinan DPR RI,” imbuhnya.
Said menyatakan KSP dan Partai Buruh telah bersepakat membatalkan aksi ribuan buruh dan pensiunan PT Pos yang direncanakan digelar dk Istana Negara dan DPR RI pada 3 Juni 2025 mendatang.
“Jadi, aksi ribuan buruh pada tanggal 3 Juni 2025 resmi dibatalkan,” katanya.[yus]
