Indonesiaplus.id – Hampir semua negara di dunia ‘tidak siap’ menghadapi dampak pandemi Covid-19. Banyak tawaran terkait cara efektif dan paten agar roda kehidupan kembali berjalan di era kebiasaan baru atau kenomalan baru (new normal).
Demikian disampaikan oleh Edi Soeharto, Dirjen Pemberdayaan Sosial, Kemensos RI dalam webinar bertajuk “Meretas Jalan Sejahtera di Era Kebiasaan Baru”, yang digagas oleh Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, dipandu moderator Milly Mildawati dan digelar pada Kamis (11/6/2020).
Berdasarkan hal tersebut, pemerintah harus mencari cara paling tepat untuk upaya pemulihan ekonomi dan pemulihan sosial budaya kehidupan masyarakat agar ada kepatuhan dan kepatutan dalam bersikap, berperilaku berinteraksi sosial, serta berelasi sosial.
Tentu saja, pola aktifitas sehari-hari harus mengikuti protokol kesehatan dan ini perlu ketegasan dalam implementasi di lapangan, sebab sulit mengatur massa, kerumunan, maupun persepsi tentang pemaknaan
kenormalan baru ini. Pebiasaan baru perlu contoh, ketegasan kebijakan dan aturan, serta berlaku dalam semua lini kehidupan di berbagai level kehidupan, baik bisnis maupun non bisnis.
Namun dalam perspektif ‘Meretas jalan sejahtera di era kebiasaan baru’ setidaknya harus memenuhi tiga unsur penting bisa tercukupi: sandang, pangan, dan rasa aman.
Kata ‘aman’ menjadi unsur penting, meliputi aman secara kesehatan, aman secara dinamika kehidupan dan aman secara aktifitas keseharian warga. Pemenuhan terhadap tiga unsur itu akan menjadi platform penting bagi pemerintah dalam menjaga integrasi sosial dan integrasi bangsa. Itu berarti, National Security Belt terjaga dengan baik.
Dampak lain dari Covid-19, adalah kenaikan angka kemiskinan yang merupakan sebuah keniscayaan dalam suatu situasi kedaruratan yang telah memporakporandakan ekonomi sebuah bangsa. Pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terganggunya aktifitas ekonomi warga marak terjadi.
Kondisi tersebut berimbas pada beban negara yang semakin bertambah, sehingga perlu strategi penguatan regulasi ekonomi yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Di Indonesia, catatan kenaikan angka kemiskinan di atas 12% adalah wajar. Lalu, bagaimana strategi pemulihannya? seperti disampaikan oleh Andre salah satu pembicara di webinar ini.
Pembicara lainnya, Asep Sasa Purnama yang saat ini menjabat Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos, bahwa perlu kesiapan action untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrim.
Di mana, cara yang ditempuh salah satunya melalui penguatan bantuan sosial (bansos), sinergi penanganan antarkementerian dan lembaga, penguatan SDM kesejahteraan Sosial. “Ini tentu perlu langkah langkah taktis dalam implementasinya, ” katanya.
Lebih lanjut, Asep Sasa menyatakan keabsahan data menjadi urgensi yang akan menjadi tolok ukur ketepatan dalam penyaluran bansos. Termasuk, dengan jenis bantuan lainnya yang ditujukan bagi penguatan usaha ekonomi warga miskin.
Pemilahan dan pemaknaan atas bansos akan menjadi penting, karena tipologi dan karakteristik warga miskin berbeda-beda, baik dari sisi pilihan usaha maupun geografis tempat warga mereka tinggal: di kota atau desa, kampung, pedalaman, pegunungan, pesisir pantai dan lainnya.
Edi Suharto menandaskan bahwa di era kebiasaan baru ini pihaknya akan mengoptimalkan peran dari berbagai potensi sumber kesejahteraan sosial, baik itu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan lainnya. Pasalnya, mereka adalah tenaga terlatih dan paham sosiogeografis wilayahnya.
Pembicara lainnya, Didiet Widiowati menilai banyak potensi potensi sumber daya di daerah yang bisa dijadikan sebagai mitra strategis dalam penguatan kembali ekonomi warga. Sinergitas diperlukan dalam menyikapi era kebiasaan baru ini.
Penanganan kemiskinan yang merupakan tanggung jawab negara, tertuang di sejumlah regulasi dari beberapa undang-undang: UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)-SDGs. “Jadi, Insya Allah pada 2024 akan mencapai zero growth, ” pungkas Asep Sasa.
)* Benny Setia Nugraha, Dosen Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung
