Kamis, 28 Februari 2019
Indonesiaplus.id – Pasca tepilih lagi, Malaysia yang dipimpin Mahathir Mohamad bakal menggratiskan jalan tol. Sehingga warga di negeri jiran bebas memakai jalan tol tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun.
Bagi Mahathir memang tak mudah, tapi ia akan berusaha memenuhi janji kampanye tempo hari. Untuk tahap pertama, jalan tol gratis pada jam 23.00 dan jam 05. Di luar itu, pengguna jalan tol mendapat diskon 30% dari harga berlaku saat ini.
Lalu, bagaimana di Indonesia? Boro-boro gratis, tarif tol di Indonesia hampir saban tahun naik. Terlebih Menteri BUMN Rini Soemarno sudah mengatakan bahwa jalan tol yang dikelola BUMN menggunakan konsep konsesi.
Konsesi ini diberikan bagi pengganti biaya investasi pembangunan oleh investor. “BUMN kan tolnya terkait dengan investasi, kita kan pinjam uang, ya nggak bisa gratis,” tandasnya.
Dengan tarif sekarang saja, PT Waskita Karya Tbk.–juragan tol–masih kesulitan menjual jalan berbayar miliknya. Padahal, divestasi itu perlu karena BUMN ini butuh duit untuk membayar utang.
Tahun lalu, utang Waskita Rp 64 triliun, naik sekitar 35% dibanding 2017. Selain Waskita, terdapat tiga BUMN karya lain yang diberi tugas untuk melaksanakan berbagai proyek infrastruktur, yakni PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI).
Mereka mengerjakan infrastuktur konektivitas, pendukung ketahanan pangan, hingga telekomunikasi, di antaranya melibatkan swasta.
Pembangunan infrastruktur besar-besaran itu, mulai membebani keuangan BUMN karya. Organisasi Negara untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) Oktober tahun lalu di Bali membuat laporan, ada risiko finansial dari utang tersebut. Diketahui sekitar 30% dari pengadaan 245 proyek infrastruktur mengandalkan pembiayaan BUMN.
Standard & Poors mencatat utang empat perusahaan konstruksi besar milik negara melonjak 57% dari tahun lalu menjadi Rp 156,2 triliun.
Lembaga pemeringkat utang global itu juga melaporkan rasio utang 20 BUMN konstruksi naik lima kali terhadap pendapatan kotor, melonjak jauh dibanding pada 2011 yang hanya satu kali. Intinya, neraca keuangan BUMN sektor konstruksi memburuk setelah aktif dalam berbagai proyek infrastruktur pemerintah.
Memang jalan tol bisa mempercepat waktu jalan, memperlancar arus barang, menekan biaya logistik, dan memacu produksi. Perjalanan Jakarta-Pasuruan yang biasanya ditempuh 15 jam, kini lewat jalan tol hanya 12 jam. Tapi ingat, tiga jam lebih cepat itu harus dengan mengeluarkan uanga Rp 1,5 juta untuk membayar tiket.
Ternyata jalan tol darat belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, karena pertumbuhan selama empat tahun ini rata-rata hanya 5%. Bahkan, tahun 2018 di bawah target APBN, yakni 5,4%. Tahun kemarin, menurut BPS, pertumbuhan ekonomi hanya 5,17%. Karena apa? Tarif jalan tol masih mencekik leher.
Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Nofrisel, penerapan tarif baru jalan Tol Trans Jawa berdampak signifikan terhadap biaya struktur para pelaku usaha truk Indonesia. Kenaikannya lebih dua kali lipat, padahal sebelumnya hanya Rp 500.000 hingga Rp 600.000.
Sedangkan biaya logistik, biaya jalur darat masuk dalam deretan termahal kedua setelah biaya jasa via udara. Nofrisel menjelaskan, akan menjadi tidak efisien jika membangun tol di mana-mana, tapi tidak diikuti ketersediaan barang.
Pasokan untuk barang akan terbatas, dan tentunya barang berkurang, ongkos akan menjadi sangat mahal. Seperti diketahui, investasi jalan Tol Trans Jawa untuk menyambungkan ujung barat dan ujung timur Pulau Jawa ini tidak main-main.
Menyambungkan ruas tol dari Pejagan hingga Pasuruan sepanjang 626,75 kilometer, biayanya mencapai Rp 67,94 triliun. Biaya pembebasan lahan sebesar Rp 5,9 triliun. Artinya, rata-rata biaya investasi yang dibutuhkan untuk setiap 1 kilometer jalan yang akan dibangun mencapai Rp 108,4 miliar, di luar biaya pembebasan lahan.
Nilai total investasi yang fantastis ini, dengan kehadiran jalan tol dapat lebih meningkatkan kegiatan ekonomi, terutama bagi kelancaran arus logistik. Sayang, pasca diberlakukannya tarif baru mulai 21 Januari lalu, banyak pengusaha jasa transportasi mengeluh karena harganya terlalu mahal.[sal]
